Jakarta, CNN Indonesia -- Transparansi pengelolaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai masih sangat lemah. Hal tersebut tersirat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia/ Center of Health Economics and Policy Studies (CHEPS).
Menurut Ketua CHEPS, Hasbullah Thabrany, responden penelitian menganggap seharusnya BPJS melansir informasi biaya operasional, gaji direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai. Namun itu semua tidak tersedia dalam situs resmi BPJS, bpjs.go.id. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjamin transparansi.
"Ini penting karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban untuk publik," ujar Hasbullah dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta, Kamis (18/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hasbullah, laporan itu seharusnya ditayangkan tiap bulan. "Karena prinsip utama kesehatan adalah keterbukaan," tuturnya.
Selain itu, transparansi unit pengaduan publik dan tanggapannya seharusnya juga dapat dipampang di situs resmi tersebut.
Menanggapi hasil penelitian ini, Purnawarman Basundoro selaku Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS mengklaim bahwa sebenarnya usaha tersebut sudah dilakukan.
Purnawarman menyebut bahwa BPJS sudah memiliki unit pengaduan di setiap kantor cabang. "Penanganan yang ada juga sudah baik, tapi memang belum dipublikasikan," ujarnya di tempat yang sama.
Bicara mengenai keterbukaan penggunaan anggaran, Purnawarman mengambil hasil penelitian ini sebagai masukan. "Ke depannya kami akan memperhatikan ini semua," kata dia.
Penelitian ini sendiri melibatkan 681 responden yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari keseluruhan responden, 48,6 persen di antaranya sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).