Nomenklatur Dipastikan Tak Ubah Mitra Kerja Pemerintah-DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan mitra kerja dari setiap Komisi di DPR bersama pemerintah tidak akan berubah meskipun ada perbedaan nomenklatur di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Pilihan Redaksi Kementerian Baru Tak Buka Rekrutmen Staf Baru Pembenahan Nomenklatur Hingga PNS Honorer DPR Sesuaikan Komisi dengan Kabinet Jokowi Perubahan Nomenklatur Hambat Pelaporan Harta

"Untuk nomenklatur itu penentuan dari mitra kerja. Kami melihat ini harus kembalikan ke sektornya," tutur Agus saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (19/1).

Menurutnya, susunan mitra kerja DPR dari pemerintah ini akan sama dengan susunan pada Kabinet Indonenesia Bersatu milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu. Hal tersebut disampaikannya seusai melakukan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

Dia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai contohnya. Menurutnya, mitra kerja akan diatur sesuai dengan bidangnya, mengenai Lingkungan Hidup akan bermitra dengan Komisi VII, sedangkan Kehutanan akan bermitra dengan Komisi IV

Kemudian Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi. Kementerian yang dipimpin oleh Muhammad Nasir ini akan bermitra dengan Komisi VII saat membahas mengenai Ristek, dan akan bermitra bersama Komisi X saat membahas mengenai perguruan tinggi.

Begitu pula dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional. Saat pembahasan mengenai agraria dan tata ruang maka pemerintah akan bekerja sama dengan Komisi II. Sedangkan pemerintah akan bekerja sama dengan Komisi V DPR saat melakukan pembahasan mengenai Badan Pertahanan Nasional.

"Dari A sampai Z itu tentunya mulai dari budgeting, pengawasan dan legislasi. Tentunya sesuai dengan mitra yang ada disitu," terangnya.

Meski terlihat lebih rumit dan membingungkan, menurut Agus, dalam pelaksanaannya tidak akan menjadi persoalan. Meskipun ada kemungkinan bentrok rapat bersama dengan komisi, Agus menerangkan hal tersebut dapat diatasi dengan penempatan pejabat eselon I dan II.

"Kalau rapat dengar pendapat kan yang datang direjennya. Kalau rapat kerja kan menterinya. Bisa juga dilaksanakan rapat gabungan, jadi tidak ada masalah," tuturnya.

Karenanya, dia berharap, mitra kerja ini dapat segera dilaksanakan untuk menghindari tarik-ulur dalam bekerja. "Sebentar lagi harus dibahas. Kalau tidak selesai, kita akan tarik menarik, sehingga kita kesana dan kita bisa langsung membahas pembahasannya terutama APBN-P," katanya.

Mitra kerja ini rencananya akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas pada rapat paripurna hari Selasa ini. (meg/obs)