Nuansa Saling Balas KPK-Polri Tak Bisa Dihindari

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat terkait polemik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, nuansa saling balas tersirat dari kasus antara KPK dan Polri ini.

"Ini PR besar, diawal pemerintahan Jokowi, sudah ada saling konflik antar kelembagaan kurang sehat," tutur Tantowi di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (23/1).

Pilihan Redaksi KPK Bertemu Presiden, Wakapolri Badrodin Haiti Juga Hadir Polri Tak Jelaskan Menangkap Bambang Sebelum Pemanggilan Bupati Kotawaringin: Bambang Tak Pernah Terlibat Soal Saksi Pimpinan KPK Dijadwalkan Bertemu Presiden Siang Ini Soal Penangkapan Bambang, Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Tantowi merasakan ada nuansa yang tidak baik dengan dijemputnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri. Yang dimaksudkan adalah nuansa saling membalas diantara kedua lembaga penegak hukum.

"KPK menangkap salah seorang keluarga besar Polri, lalu Polri melakukan penangkapan kepada KPK. Kan suasananya seperti itu," terang Tantowi. Meski mungkin keduanya berada di jlaur hukum yang benar, namun nuansa saling balas tidak bisa dipungkiri adanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Farouq Muhammad mengatakan ada hal-hal yang berbau politis dibalik penjemputan Bambang Widjojanto. Lebih lanjut, alasan tersebut menyebabkan peristiwa ini tidak bisa digeneralisasikan sebagai bentuk keputusan suatu lembaga.

"Ada bau-bau politik dibalik ini semua. Sebaiknya saya minta semua profesional. Semua ada prosedurnya," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menilai hal ini tidak akan merusak hubungan diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Hal tersebut disebabkan karena putusan yang diambil merupakan tindakan per individu.

"Ini kan diputuskan oleh keputusan perorangan. Pertimbangan pribadi dulu. Kalau misalkan nanti pimpinannya beda, kan beda lagi," katanya.

Pagi tadi, Bambang Widjojanto dijemput oleh tim penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri. Sang wakil ketua lembaga antirasuah itu, langsung diperiksa oleh penyidik dalam perkara yang terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kotawaringin Barat. 

Bambang kini masih berada di kantor Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Menurut juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, status Bambang saat ini telah dijadikan tersangka dalam kasus yang menjeratnya.  (pit/sip)