Lima Opsi Solusi Versi Kompolnas Soal Kasus Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo hingga hari ini masih belum menentukan sikap terkait pelantikan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Budi Gunawan yang berstatus tersangka. Sikap hati-hati Presiden Jokowi atas sengketa yang tengah berlangsung antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri ditunjukkan dengan pembentukan tim independen di Istana Negara.

Tim independen telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden Jokowi, kemarin.

Pilihan Redaksi Jokowi Berinisiatif Temui Prabowo di Tengah Tekanan Jokowi-Prabowo Bertemu Sore Ini di Istana Merdeka Pramono Imbau Jokowi Minta Saran Pimpinan Lembaga Tinggi Kompolnas: Pelantikan Budi Gunawan Harus Tunggu KPK Selesai

Namun, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai salah satu rekomendasi yang diberikan tim independen tidak masuk akal.

"Mereka (tim independen) terdengar seolah-olah aktivis. Masak minta Presiden tak melantik dan mencari calon Kapolri baru saat ini," kata Adrianus kepada CNN Indonesia, Kamis (29/1).

Lebih jauh lagi, Adrianus mengatakan pihaknya telah memiliki beberapa opsi penyelesaian kasus Budi Gunawan yang bisa diambil Presiden Joko Widodo.

Opsi pertama yakni Presiden tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sementara itu, opsi kedua melantik lalu menghentikan Kapolri.

Opsi ketiga, lanjutnya, berkaitan dengan pembatalan pelantikan Kapolri. Sedangkan, opsi keempat menunda pelantikan Kapolri sampai batas waktu yang tak ditentukan.

Terakhir, opsinya adalah meminta Kapolri untuk mundur dari pencalonannya.

Namun, dari kelima opsi penyelesaian tersebut, Adrianus menilai opsi keempat atau menunda pelantikan adalah yang terbaik.

"Tak mungkin opsi pertama ada implikasi sosial politik. Pun dengan opsi kedua. Masak baru dilantik terus dihentikan. Gimana perasaan dan psikologis Kapolri tersebut," kata dia menjelaskan.

Mengenai opsi ketiga, yakni membatalkan, hal yang diminta oleh tim independen kepada Presiden, Adrianus menilai akan ada dampak politis juga dari keputusan tersebut.

Sementara, opsi pengunduran diri, katanya, juga tak mungkin dilakukan. "Yang paling bijak adalah menunda sampai proses hukum diselesaikan dan status hukum jelas," kata dia.

Untuk saat ini, kata Adrianus, sebaiknya Presiden memastikan saksi-saksi pemeriksaan KPK atas kasus Budi Gunawan mau datang. "Berikan kesempatan buat calon Kapolri menjalani proses hukum. Saksi pemeriksaan Budi Gunawan saja belum pada datang. Masak mau dilantik?" katanya. (utd)