Polri Minta Komnas HAM Mediasi Pertemuan Dengan KPK

Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 04 Feb 2015 18:07 WIB
Pertemuan itu diharapkan Polri dapat menurunkan ketegangan dengan KPK. Untuk melakukannya, ternyata ada beberapa saran yang harus diingat pihak Komnas HAM.
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Inspektur Jenderal Budi Waseso (tengah) disambut anggota Komnas HAM Nurcholis (kiri) saat tiba di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1). Budi dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi penengah dalam silang-sengkarut hubungan kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dinyatakan Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, saat mempublikasikan hasil investigasi dugaan pelanggaran HAM pada proses hukum Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (4/2), di Jakarta.

"Untuk menurunkan ketegangan, ada permohonan mediasi dari pimpinan Polri. Kami sedang mempelajari mediasi seperti apa yang cocok diadakan," katanya. Yang jelas, lanjut Nur Kholis, mediasi itu tidak boleh masuk ke ranah penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Komnas HAM belum dapat memastikan kapan dan jadi tidaknya mediasi tersebut. Namun, mereka menerima banyak masukkan terkait upaya meredam panasnya hubungan kedua intitusi penegak hukum itu.

"Ada masukan, jangan hadirkan tokoh-tokoh yang sedang head to head. Ini permintaan Polri tapi belum kami sampaikan ke KPK," ucapnya. Komnas HAM juga berencana melibatkan tokoh-tokoh negarawan yang kredibel melakukan mediasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah Badan Resere Kriminal Polri menetapkan Bambang menjadi tersangka, Komnas HAM memang mengambil langkah cepat. Mereka mendatangi Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri 28 Januari lalu.

Dua hari berselang, giliran Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso yang mendatangi kantor Komnas HAM. Dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam itu, Budi didampingi kepala penyidikan perkara yang menjerat Bambang, Komisaris Besar Daniel Tifaona.

Nur Kholis yakin, Komnas HAM tidak akan mampu menurunkan tensi Polri dan KPK sendirian. Dia mendesak Presiden Joko Widodo juga mengambil langkah signifikan dalam memperbaiki hubungan kedua lembaga itu agar jaminan keamanan dan pemberantasan korupsi tetap berjalan seiring. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER