Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Police Watch menuding Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga yang tak beretika. Penyebabnya adalah penyiapan nama-nama kandidat calon Kapolri oleh Kompolnas meski Presiden belum memintanya.
Kompolnas menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane ibarat pedagang yang menawarkan barang dagangannya ke Presiden. "Manuver Kompolnas akhir-akhir ini semakin menunjukkan elite di lembaga itu seakan tidak punya etika dan moralitas," kata Neta, Rabu (11/2) dalam keterangan tertulisnya.
Seharusnya Kompolnas bertanggung jawab mengawal pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri hingga tuntas. "Kompolnas yang memberi rekomendasi sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden, termasuk BG (Budi Gunawan)," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu Neta menilai sangat naif jika Kompolnas memunculkan nama baru calon Kapolri saat masyarakat tengah menunggu keputusan Presiden. Manuver Kompolnas ini menurut Neta bisa membuat Presiden tidak fokus untuk menyelesaikan masalah calon Kapolri maupun konflik KPK-Polri. Bahkan manuver tersebut bisa membuat situasi di internal kepolisian kian tidak kondusif.
"Polri tidak solid karena masing-masing angkatan berseteru untuk menggolkan jagonya," ujar Neta.
Sebelumnya Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengaku belum menerima permintaan Presiden untuk memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri. Namun Komponas mengaku mengantisipasi jika sewaktu-waktu Presiden meminta nama.
"Kami tidak ingin jika tiba-tiba Presiden minta (nama calon Kapolri), Kompolnas tidak siap," kata Syafriadi. Menyiapkan nama-nama kandidat calon Kapolri menurutnya adalah tugas pokok Kompolnas sehingga tak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kompolnas ini.
(sur/agk)