Samad Tersangka, Jokowi Harus Pertemukan Semua Penegak Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk melakukan langkah konkret selaku kepala negara. Langkah kongkret itu bisa diawali dengan mempertemukan semua penegak hukum, agar berada dalam satu koridor dan tujuan yang sama.

Penilaian tersebut disampaikan menanggapi penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. "Menurut saya presiden perlu melakukan fungsi kepala negara untuk mengundang semua lembaga penegak hukum, jadi semua harus ditempatkan pada fatsunnya," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/2).

Pilihan Redaksi DPR Dorong Jokowi Tunjuk Plt Pimpinan KPK 60 Advokat Bakal Bela Abraham Samad Mabes Polri: Perkara Abraham Samad Diproses di Polda Darurat KPK, Jokowi Diminta Siap Terbitkan Keppres dan Perppu

Lebih lanjut, ia menilai, perlu adanya penguatan melalui penyempurnaan atas sistem KPK. Salah satunya adalah perbaikan sistem internal KPK.

"Semua harus memperkuat KPK dengan menyempurnakan sistem yang ada. Usulkan Perppu pernyempurnaan KPK, dengan perbaikan pengawasan internal, penjabaran akan supervisi penegak hukum lainnya dan diperjelasnya tupoksi dari KPK dan lembaga penegak hukum lainnya," ujar Anggota Komisi XI ini.

Sebelumnya, Politikus PDIP Pramono Anung menilai Presiden Jokowi perlu mengeluarkan Keppres untuk melantik pelaksana tugas (Plt) Komisioner KPK apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di tubuh lembaga anti rasuah tersebut.

Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad sebagai tersangka perkara dugaan pemalsuan dokumen. Rencananya, Samad bakal dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, pada Jumat (20/2).

Sementara alat bukti yang sudah disita adalah paspor dan kartu tanda penduduk atas nama Feriyani Lim yang diduga kuat palsu. (pit)