Adik Atut Kaji Opsi Peninjauan Kembali setelah Kasasi Ditolak

Aghnia Adzkia, CNN Indonesia | Kamis, 26/02/2015 16:19 WIB
Adik Atut Kaji Opsi Peninjauan Kembali setelah Kasasi Ditolak Terpidana suap pilkada Kabupaten Lebak, Banten, Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan). (Antara Foto/Reno Esnir)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum adik Gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, tengah mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya pasca penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Pia Akbar Nasution ketika dihubungi CNN Indonesia menuturkan, akan berkomunikasi dengan kliennya terlebih dahulu.

"Harus dibicarakan dengan Wawan terlebih dulu," ujar Pia, Kamis (26/2).

Pembicaraan dimaksud yaitu mengenai kemungkinan akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun apabila Wawan tak mengajukan PK, maka otomatis putusan MA berkekuatan hukum tetap. "Yang jelas dalam proses persidangan terlihat Mas Wawan tidak berperan aktif tapi posisi tersudut oleh Susi sehingga mengeluarkan uang tersebut (Rp 1 miliar)," katanya.


Pia menambahkan, Wawan menggunakan Susi untuk membantu kasus adiknya di Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Tetapi dalam proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga kasasi berpendapatan lain.

Permohonanan kasasi Wawan ditolak MA dan diperberat hukumannya menjadi tujuh tahun oleh majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar.

Anggota majelis yaitu M Askin dan MS Lumme. Ihwal penolakan kasasi tersebut, dibenarkan Hakim Agung lainnya, Krisna Harahap. "Kasasi ditolak, (hukuman) jadi tujuh tahun," ujar Krisna ketika dikonfirmasi CNN Indonesia, Rabu petang (26/2).

Berdasarkan informasi yang dihimpun CNN Indonesia, MA memvonis Wawan dengan pidana tujuh tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih berat dari vonis Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
Pada Oktober 2014 lalu, Pengadilan Tinggi menghukum Wawan dengan podana lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. MA menolak kasasi Wawan lantaran pertimbangan hukumnya kurang dapat dibuktikan dalam Judex Facti.

Menurut majelis, perbuatan terdakwa memengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Lebak telah mencederai demokrasi dan penegakan hukum.

Sementara itu, MA mengabulkan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wawan, sesuai dengan uraian jaksa KPK, terbukti aktif memengaruhi Akil.

Wawan bertemu dengan Akil pada tanggal 25 dan 29 September 2013 di rumah dinas Akil, Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. Wawan juga aktif berkomunikasi dengan Akil pada 1 Oktober 2013 melalui pesan singkat dan meminta bekas Ketua MK itu membantu perkara Pilkada Kabupaten Lebak.

Pada periode yang sama, Wawan bertemu pengacara Susi Tur Andayani untuk meminta bantuan menyerahkan duit. Pada tanggal 1 Oktober 2013, pukul 06.30 WIB, Susi mengirim pesan singkat ke Akil.

"Terkait pengurusan perkara yang menyatakan telah disiapkan uang Rp 1 miliar," ujar majelis hakim sesuai dengan petikan putusan yang diterima CNN Indonesia.

Selanjutnya, Susi menghubungi Wawan yang menyatakan Lebak sudah menang. "Terdakwa (Wawan) menjawab dengan terima kasih telah dibantu," merujuk petikan tersebut. (rdk/rdk)


BACA JUGA