Ahok: Dana Siluman Cukup untuk Bangun 60 Ribu Rusun

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyebut uang senilai Rp 12 ,1 triliun dicurigai dimasukan dalam APBD oleh oknum DPRD cukup untuk membangun 60 ribu rumah unit susun. Pria yang akrab disapa Ahok ini menegaskan dirinya sampai kapanpun tak akan memasukan anggaran dana siluman itu dalam APBD 2015.

"Kalau memang saya harus dipecat atau dipenjara saya rela daripada memainkan Rp 12,1 triliun," kata Ahok di Balai Kota DKi Jakarta, Selasa (3/3).

Pilihan Redaksi Dinas Pendidikan Jakarta Pastikan Tak Ada Pengadaan Tahun Ini Giliran DPRD Laporkan Pemprov DKI Jakarta ke KPK Soal Ahok, Ketua Angket Berharap Sikap NasDem Tak Menular PPP Instruksikan Fraksi di DPRD DKI Tarik Dukungan Hak Angket

Ahok juga menilai tak mungkin jika uang sebesar Rp 12,1 triliun dijadikan sisa lebih pengguaan anggaran (SiLPA). Menurutnya, lebih baik uang tersebut dipakai untuk membangun rusun bagi warga tidak mampu di Ibukota.

DPRD sesuai dengan kewenangannya, kata Ahok, seharusnya saat ini tinggal mengawasi seiring dengan telah disetujuinya APBD DKI sebesar Rp73,08 triliun. Namun DPRD menurutnya malah mengajukan versi lain APBD di mana terdapat dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun.

Dana tersebut menurutnya dimasukan oleh oknum DPRD melalui SKPD. Salah pos pengeluaran fiktif adalah untuk pembelian uninterupptible power suplly (UPS) di sekolah-sekolah senilai Rp 330 miliar.

"Itu hanya untuk sekolah. Bayangkan, dana UPS di satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Padahal satu genset Rp 150 juga saja sudah keren, sudah genset otomatis yang begitu mati lampu langsung nyala seperti di rumah sakit,” kata Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tegas Ahok, tak pernah mengajukan anggaran sebesar itu, yakni Rp 6 miliar untuk UPS di satu sekolah. Oleh sebab itu ia mempertanyakan dari mana usul dana siluman itu berasal.

Adanya temuan ini membuat Ahok menyerahkan APBD versi Pemprov DKI dengan format e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. DPRD lantas meresponsnya dengan menggulirkan hak angket untuk menyelidiki APBD tersebut. Ahok bergeming, ia malah melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyusunan APBD 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (sur/sip)