Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi senior Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku siap jika dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar Agung Lakosno untuk mengemban tugas sebagai pengurus partai.
"Iya pasti siap, kita tunggu saja," kata Airlangga yang merupakan salah satu pengurus inti partai kubu Aburizal Bakrie saat berbincang dengan CNN Indonesia, Sabtu (14/3).
Menurutnya, Agung sebagai ketua umum yang sah dan diakui pemerintah telah melakukan pembicaraan terkait tawaran untuk masuk dalam kepengurusan Inti. Kader partai yang merupakan bekas calon ketua umum yang mundur beberapa saat sebelum pemilihan di Munas IX Bali ini belum mengetahui posisi apa yang akan ia emban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada pembicaraan, tapi belum memastikan posisi apa. Pembicaraan langsung dengan Mas Agung (Laksono)," ungkapnya.
Di kepengurusan Golkar hasil Munas Bali, Airlangga Hartarto adalah salah satu Ketua DPP, sedangkan Erwin Aksa menjabat sebagai Wasekjen. Adapun Mahyudin tak menjadi pengurus harian, namun dia diberi kursi Wakil Ketua MPR.
Tunggu balasan suratDPP Partai Golkar telah memberikan surat permintaan data kader yang berada di bawah koordinasi DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Namun, sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada Sabtu (14/3), belum ada surat balasan yang diterima oleh Agung Laksono maupun jajaran pengurus DPP Partai Golkar.
Surat balasan dari kubu Aburizal diperlukan oleh Agung Laksono untuk melengkapi susunan kepengurusan baru dalam DPP Partai Golkar agar mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya, DPP Partai Golkar pimpinan Agung akan menyerahkan susunan kepengurusan lengkapnya kepada notaris pada Senin (16/3) mendatang.
"Kita sudah surati kubu Aburizal untuk memberikan data kadernya maksimal hari ini (Sabtu, 14 Maret). Batas hari ini karena Senin (16/3) akan kita ajukan susunan pengurus ke notaris sebelum ke Kemenkumham," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Jakarta, Sabtu (14/3).
Sesuai putusan sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa saat lalu, Agung Laksono telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin dalam mengkonsolidasi dan mengatur Partai Golkar hingga Musyawarah Nasional partai kembali digelar 2016 mendatang. Dalam menyusun kepengurusannya, Agung diperintahkan untuk mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang berada di bawah koordinasi Aburizal, Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali 2014.
Pihak Agung pun telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kemenkumham terkait hasil persidangan MPG yang telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Merespons laporan tersebut, Kemenkumham diketahui langsung memberikan balasan dan meminta Agung untuk melengkapi berkas serta susunan kepengurusan secepat mungkin sesuai dengan putusan sidang MPG sebelumnya.
Rencananya, setelah mengajukan susunan kepengurusan ke notaris Senin besok, DPP Partai Golkar pimpinan Agung akan segera menyampaikan daftar pengurus baru ke Kemenkumham. Jika telah mendapatkan SK dari Kemenkumham nantinya, maka DPP Partai Golkar pimpinan Agung berhak mengikuti pilkada serentak 2015, merombak Alat Kelengkapan Dewan di DPR, bahkan menentukan langkah politik Partai Golkar ke depannya.
(pit)