Ahok Buka Mata Masyarakat Akan Bobroknya Penyusunan APBD DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik yang terjadi antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum berakhir. Pengamat ekonomi politik Fachry Ali mengatakan ada hal positif yang terjadi dibalik polemik tersebut, yaitu terbukanya mata masyarakat akan bobroknya hubungan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

"Dengan ributnya Ahok dan DPRD itu membuat kita sadar. Selama ini adem ayem antara eksekutif dan legislatif tingkat daerah, mungkin karena mereka kerja sama," ujar Fachry dalam acara diskusi Pengalaman Mengelola Anggaran di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3).

Lebih lanjut, dia menilai 'perang' antara Ahok dan DPRD membuat masyarakat lebih peka dan peduli atas penyusunan anggaran daerah. Hal serupa diutarakan oleh Pengamat Keuangan Daerah JPIP Institute Dadan Suharmawijaya. Menurutnya, ada beberapa hal yang turut memperburuk kondisi tersebut.

Salah satunya adalah adanya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran, seperti yang diutarakan oleh Fachry. "Kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta ini gambaran karut-marut model keuangan Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut berlanjut pada lumpuhnya fungsi kontrol dari DPRD terkait pembentukan anggaran. "Makin kacau dengan lumpuhnya lembaga kontrol, ketika mereka (DPRD) menjadi bagian persekongkolan. Sehingga tidak bisa mengandalkan niat baik kepala daerah seperti Ahok saja," tegasnya.

Perang antara Ahok dan DPRD dimulai saat suami dari Veronica Tan mengirimkan dokumen Rancangan APBD tertinggi yang bukan merupakan pembahasan dengan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ahok pun mengumbar adanya dugaan praktek gelap RAPBD Jakarta 2015, yang dilakukan oleh banyak pihak terutama oleh DPRD.

Tak terima, para anggota DPRD pun bersepakat mengajukan hak angket atas Ahok pada akhir Februari lalu. Tak tinggal diam, Ahok pun melaporkan seluruh kejanggalan yang dia temui ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti penyelewengan dan mark-up dana untuk Dinas Pendidikan dalam APBD 2014.

Berdasarkan data yang diterima CNN Indonesia, sepuluh program yang diduga termasuk dalam 33 program pengadaan barang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

2. Pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC) untuk Sekolah Menengah Atas yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

3. Pengadaan Alat Digital Education Classroom SMA 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

4. ‎Potable Wireless Interactive Digital Equiments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

5. ‎Pengadaan alat Digital Education Classroom SMK 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

6. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMK 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Pilihan Redaksi Kisruh APBD, IBC: Anggaran Bukan Kebijakan, Tak Bisa Ditunda DPRD 4 Bulan Tak Digaji, Prabowo: Aman, Saya Rangkap Kosultan Badan Anggaran DPRD Tak Sanggup Bahas RAPBD Malam Ini

7. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMA 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

8. Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar.

9. Portable Wireless Interanctive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

10. Pengadaan Multimedia Interactibe Class untuk SMP diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar. (gen)