ICW Temukan Potensi Penyimpangan Rp 1,2 T di APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana dalam realisasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, pelaporan itu diserahkan untuk melengkapi laporan yang sebelumnya diadukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Yang kami laporkan hari ini terkait beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara terutama untuk sektor layanan pendidikan di DKI Jakarta," ujar Firdaus di Gedung KPK, Kamis (26/3).

Pilihan Redaksi Ahok Akui Kecolongan Dana Siluman Rp 1,5 Triliun Rakyat Jakarta Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman Semua Diserahkan ke Ahok Agar Tak Ada Siluman Lagi Soal Laporan Dana Siluman Ahok, BPKP Mulai Audit APBD 2014

Firdaus mengatakan data yang diserahkan ICW kepada KPK berkaitan dengan bukti dan data kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga dan pemilihan pemenang lelang dari beberapa paket kegiatan yang dilaporkan. Dari laporan itu paling tidak ada tiga paket kegiatan besar dengan taksiran total kerugian negara mencapai Rp 278 miliar.

Menurut Firdaus, laporan yang diserahkan itu didalamnya termasuk pengadaan UPS, printer scan tiga dimensi dan buku. Selain itu, ada juga sejumlah dugaan paket kegiatan terutama dinas pendidikan 2014.

"Setidaknya dalam laporan kami terungkap adanya potensi penyimpangan dana hampir Rp 1,2 triliun," ujar Firdaus.

Bukti-bukti pendukung laporan yang diserahkan ICW kepada KPK berupa buku-buku tebal yang dijejalkan dalam dua kardus. Laporan itu merupakan hasil investigasi dan penelusuran ICW dengan cara, salah satunya, membandingkan biaya anggaran dan harga asli di lapangan.

Firdaus mengatakan pelaporan kali ini hanyalah langkah awal yang dilakukan oleh ICW dan rekan LSM lainnya. Dia menjanjikan akan terus memperbarui laporan dugaan lainnya yang berkaitan dengan isu berskala nasional seperti pelayanan publik, transportasi, dan kesehatan.

"Tapi paling tidak pelaporan ini bisa melecut KPK untuk mempercepat akselerasi penanganan laporan dugaan korupsi ini," ujar Firdaus. (utd)