Sindiran Ahok untuk DPRD: Ada Episode Seperti di Sinetron

Basuki Rahmat N, Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Selasa, 07/04/2015 10:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya pikiran sendiri dalam memandang sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana saat memberikan keterangan terkait rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD yang berakhir ricuh, Kamis, 6 Maret 2015. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya pikiran sendiri dalam memandang sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Sepak terjang para wakil rakyat di Kebon Sirih itu dianggap Ahok tak ubahnya seperti lakon di sinetron.

Sindiran dilontarkan oleh Ahok terkait pengajuan hak menyatakan pendapat yang kemungkinan akan diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta pada pekan depan.

Ahok merasa pihak DPRD kelamaan kalau memang ingin mengajukan hak menyatakan pendapat. Menurut bekas Bupati Belitung Timur ini, pengajuan hak menyatakan pendapat seharusnya justru dilakukan DPRD sejak Senin (6/4) sore saat rapat paripurna mendengar hasil penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket berlangsung.


“Hak menyatakan pendapat tanggung tidak diputuskan dan tunggu seminggu lagi. Aduh, lama banget seperti main sinetron saja panjang episodenya," tutur Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam (6/4).

Dalam keluhannya atas sikap DPRD itu, Ahok mempertanyakan kenapa pihak DPRD tidak meneruskan sekalian saat rapat paripurna tersebut. “Ngapain hanya mau, mau, saja,” tutur Ahok dengan nada sedikit kesal.

Dalam kesempatan ini, Ahok untuk yang kesekian kalinya menyatakan tidak gentar menghadapi ancaman pemakzulan dirinya melalui pengajuan hak menyatakan pendapat yang kemungkinan akan diputuskan oleh DPRD itu.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai aneh sikap DPRD yang akan mengajukan hak menyatakan pendapat kepada Ahok.

Menurut Boni, langkah DPRD tersebut sangat keliru karena sebelumnya pihak dewan sudah lebih dulu mengajukan hak angket kepada Ahok sebagai Gubernur. “DPRD offside lagi ini,” ucap Bony saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (7/4). (Baca: Pansus Angket DPRD Nyatakan Ahok Bersalah)

Boni juga berpendapat pengajuan hak menyatakan pendapat yang kemungkinan akan diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta pada minggu depan tak lebih dari sekadar serangan kepada Ahok secara pribadi.

“Buang-buang waktu terus kalau kayak begini, DPRD harusnya kalau mau itu mengadu program atau konsep pembangunan dengan Ahok, bukan malah menyerang-nyerang secara individu ke Ahok seperti selama ini,” tutur Boni. "Apa maunya DPRD ini," lanjut Boni yang mengaku kesal dengan sikap DPRD. (obs/obs)