Pemerintah Serius Kaji Rencana Zero PRT
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Selasa, 07 Apr 2015 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang mengkaji arah kebijakan (road map) untuk pemberlakukan Zero Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau penghentian pengiriman ke luar negeri, yang rencananya diterapkan mulai 2017 nanti.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker Reyna Usman mengatakan pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak mengirimkan PRT ke luar negeri karena dinilai merendahkan harga diri bangsa. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan saat Munas II Hanura di Solo, Jawa Tengah.
"Roadmapnya masih akan dikaji. Saat ini kementerian ketenagakerjaan melakukan kajian melalui badan penelitian dan informasi untuk implementasi tahun 2017," kata Reyna kepada CNN Indonesia, Selasa (7/3).
Reyna mengatakan gagasan penghentian pengiriman TKI PRT merupakan hasil diskusi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelumnya, yakni, Muhaimin Iskandar. Namun, gagasan tersebut direspon baik oleh Presiden Jokowi dan saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan oleh kemnaker di bawah Kabinet Kerja.
"Harus dipikirkan dulu dampaknya bagaimana? Kalau mau disetop sekarang juga bisa. Namun, dampaknya bagaimana?" kata dia.
Menurut Reyna, sebelum benar-benar menerapkan kebijakan nol pekerja rumah tangga ke luar negeri, pemerintah sebaiknya sudah mempersiapkan pekerjaan lain buat PRT tersebut.
"Kami sudah koordinasikan dengan para gubernur untuk mencari pekerjaan alternatif bagi PRT ini," kata dia menegaskan.
Namun, hingga saat ini, dia mengaku pemerintah masih belum menemukan formulasi tepat pekerjaan alternatif untuk PRT luar negeri seandainya kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. "Belum. Kami masih kaji semua itu."
Sementara itu, rencana itu mendapatkan tentangan dari lembaga swadaya masyarakat karena dinilai tidak akan memberikan solusi bagi persoalan yang saat ini dihadapi oleh PRT Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Wahyu Susilo dari Migrant Care.
"Kami sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Kalau itu dilakukan pemerintah, apakah pemerintah mampu menggantikan pendapatan PRT dari pekerjaannya tersebut," kata Wahyu saat dihubungi CNN Indonesia.
Lebih jauh lagi, Wahyu berpendapat kebijakan Zero PRT tersebut berangkat dari cara pandang yang diskriminatif di mana PRT dilihat sebagai pekerja informal. Oleh karena itu, salah satu solusi tepat untuk mengatasi persoalan PRT adalah dengan memformalkan pekerja tersebut supaya lebih terlatih.
"Hal ini bisa membantu menegosiasikan upah kerja layak bagi PRT," kata Wahyu.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga disarankan meningkatkan kualitas perlindungan atas PRT dengan mendorong UU PRT. "PRT selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang memalukan padahal kenyataannya yang memalukan pemerintah. Selama ini tidak becus atas PRT baik dalam dan di luar negeri." (utd)
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker Reyna Usman mengatakan pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak mengirimkan PRT ke luar negeri karena dinilai merendahkan harga diri bangsa. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan saat Munas II Hanura di Solo, Jawa Tengah.
"Roadmapnya masih akan dikaji. Saat ini kementerian ketenagakerjaan melakukan kajian melalui badan penelitian dan informasi untuk implementasi tahun 2017," kata Reyna kepada CNN Indonesia, Selasa (7/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Reyna, sebelum benar-benar menerapkan kebijakan nol pekerja rumah tangga ke luar negeri, pemerintah sebaiknya sudah mempersiapkan pekerjaan lain buat PRT tersebut.
Namun, hingga saat ini, dia mengaku pemerintah masih belum menemukan formulasi tepat pekerjaan alternatif untuk PRT luar negeri seandainya kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. "Belum. Kami masih kaji semua itu."
Sementara itu, rencana itu mendapatkan tentangan dari lembaga swadaya masyarakat karena dinilai tidak akan memberikan solusi bagi persoalan yang saat ini dihadapi oleh PRT Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Wahyu Susilo dari Migrant Care.
"Kami sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Kalau itu dilakukan pemerintah, apakah pemerintah mampu menggantikan pendapatan PRT dari pekerjaannya tersebut," kata Wahyu saat dihubungi CNN Indonesia.
Lebih jauh lagi, Wahyu berpendapat kebijakan Zero PRT tersebut berangkat dari cara pandang yang diskriminatif di mana PRT dilihat sebagai pekerja informal. Oleh karena itu, salah satu solusi tepat untuk mengatasi persoalan PRT adalah dengan memformalkan pekerja tersebut supaya lebih terlatih.
"Hal ini bisa membantu menegosiasikan upah kerja layak bagi PRT," kata Wahyu.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga disarankan meningkatkan kualitas perlindungan atas PRT dengan mendorong UU PRT. "PRT selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang memalukan padahal kenyataannya yang memalukan pemerintah. Selama ini tidak becus atas PRT baik dalam dan di luar negeri." (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK