Pemprov Jakarta Pastikan Perketat Aturan Main di Car Free Day
Ranny Virginia Utami | CNN Indonesia
Rabu, 15 Apr 2015 17:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
"Peraturan Gubernur yang baru sudah dirancang untuk Car Free Day, rancangan sudah jadi dan tinggal menunggu kapan Pak Gubernur menandatangani itu," ujar Yayat di Jakarta, Rabu (15/4).
Sejauh ini, aturan mengenai Car Free Day masuk ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012.
Menurut Yayat, Pergub ini hanya mengatur larangan berkegiatan di Bundaran HI dan belum ada penindakan tegas jika ada warga yang melanggar.
"Kami sudah melakukan peneguran, penertiban secara persuasif. Kami informasikan dan edukasi mereka bahwa kegiatan yang diperbolehkan hanya olahraga," ujar Yayat.
"Tetapi tugas untuk melakukan penindakan hukum itu bukan tupoksi Dishub. Dishub hanya melakukan koordinasi kegiatan Car Free Day agar bisa terlaksana dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Yayat menambahkan.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini pelaksanaan Car Free Day seringkali diwarnai aksi massa yang berdemonstrasi atau mendukung salah satu figur. Misalnya saja aksi #SaveAhok yang terjadi awal Maret lalu.
Tidak ada penindakan hukum yang tegas terhadap aksi tersebut membuat semakin maraknya kegiatan-kegiatan serupa di arena Car Free Day Jakarta. (meg)
Semakin maraknya kegiatan politik yang mewarnai Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) setiap hari Minggu di kawasan Sudirman-Thamrin membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan penyelenggaraan Car Free Day tersebut.
Kepala Seksi Pembinaan Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yayat Sudrajat mengungkapkan saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan Peraturan Gubernur baru terkait aturan pelaksanaan Car Free Day di Jakarta.
Di dalam Pergub baru ini, Yayat katakan, secara detail akan mengatur tentang tata cara pelaksanaan Car Free Day. Misalnya, tentang kegiatan yang diperbolehkan di Car Free Day hanya kegiatan olahraga, seni dan budaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kegiatan yang berbau SARA dan politik tidak diperkenankan dilakukan di Car Free Day," ujar Yayat. Selain itu, aturan mengenai penindakan hukum juga akan ditetapkan dengan jelas dalam Pergub ini.
Sejauh ini, aturan mengenai Car Free Day masuk ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012.
Menurut Yayat, Pergub ini hanya mengatur larangan berkegiatan di Bundaran HI dan belum ada penindakan tegas jika ada warga yang melanggar.
"Tetapi tugas untuk melakukan penindakan hukum itu bukan tupoksi Dishub. Dishub hanya melakukan koordinasi kegiatan Car Free Day agar bisa terlaksana dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Yayat menambahkan.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini pelaksanaan Car Free Day seringkali diwarnai aksi massa yang berdemonstrasi atau mendukung salah satu figur. Misalnya saja aksi #SaveAhok yang terjadi awal Maret lalu.
Tidak ada penindakan hukum yang tegas terhadap aksi tersebut membuat semakin maraknya kegiatan-kegiatan serupa di arena Car Free Day Jakarta. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK