Fahira Kritik Keras Rencana Ahok Izinkan Toko Khusus Miras

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) Fahira Idris mempertanyakan urgensi pemberian izin toko khusus minuman beralkohol yang diwacanakan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Fahira berharap Gubernur DKI Jakarta itu lebih memaksimalkan pengawasan peredaran minuman keras yang dijual di tempat-tempat yang telah berizin.

Pembatasan tempat penjualan miras menurut Fahira sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan sejak tahun 2009 lalu. "Dalam Permendag itu miras dilarang di sepuluh titik," kata Fahira kepada CNN Indonesia, Jumat (24/4).

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah itu menyebut sepuluh titik itu antara lain perumahan, sekolah, gelanggang olahraga, penginapan remaja, rumah ibadah, rumah sakit, terminal bus, stasiun kereta api, bumi perkemahan dan beberapa tempat lain.

Pilihan Redaksi Prabowo: Silakan Ahok Beri Izin Penjualan Minuman Beralkohol Soal Izin Toko Miras, Ahok Tunggu Arahan Menteri Gobel DPRD DKI: Lurah Harus Perketat Penjualan Miras di Mini Market FPI Sebut Ahok Bisa Merusak Negara

Namun nyatanya, sejak 2009 miras dijual bebas tanpa ada kontrol dan pengawasan. Karena itu Fahira menilai penegakan aturan saat ini lebih penting dibandingkan mengurusi penerbitan izin penjualan miras meski itu disebut toko khusus.

Sejak 2009 lalu, penjualan miras juga tidak dikontrol. Kewajiban menunjukan kartu identitas saat membeli miras tak pernah dilaksanakan. (Baca juga: Fahira Idris Menentang Ahok soal Dukungan Penjualan Bir)

Fahira khawatir jika izin penjualan miras dikeluarkan, penjualannya akan kembali meluas di sekitar pemukiman dan sekolah sehingga anak usia remaja bisa dengan bebas membelinya. Apalagi jika pengawasan tidak dioptimalkan seperti saat ini.

Tanpa ada izin khusus pun, saat ini ada ratusan tempat penjual minuman keras. Tempat-tempat tersebut, kata Fahira, adalah hotel, restoran, kafe dan supermarket yang punya izin khusus menjual minuman beralkohol.

"Penikmat miras tidak kesulitan menemukan tempat untuk minum," ujar Fahira. (Lihat fokus: Kontroversi Toko Miras Ahok)

Pengawasan tempat-tempat berizin tersebut sudah seharusnya dilakukan seiring dengan pembatasan penjualan miras. Jika tempat-tempat tersebut izinnya bermasalah, Fahira mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izinnya.

Wacana pemberian izin toko khusus miras keluar dari mulut Ahok sendiri. Menurutnya, pemberian izin toko khusus ini tak bertentangan dengan Permendag nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menteri Pedagangan Rachmat Gobel menurut Ahok juga ingin ada tempat khusus untuk menjual minuman beralkohol. Untuk pelaksanaanya, Ahok mengaku akan menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan.

"Menteri Perdagangan juga ingin menyediakan tempat-tempat khusus untuk menjual minuman keras," kata Ahok. (Baca juga: Soal Toko Miras, Ahok: Mendag Ingin Ada Tempat Khusus) (sur)