Beda Penilaian Menteri Era SBY dan Era Jokowi

Helmi Firdaus | CNN Indonesia

Rabu, 06 Mei 2015 16:28 WIB

Beda Penilaian Menteri Era SBY dan Era Jokowi — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Gubernur DKI Joko Widodo (kanan) saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam menjalankan tugasnya, tutur Eko, para menteri Kabinet Kerja memiliki lini masa, jadwal kerja, dan serapan program-program prioritas masing-masing kementerian. Ketiga hal itu juga dijadikan indikator penilaian kinerja dan apakah target program dari masing-masing kementerian telah tercapai atau belum.

Pilihan Redaksi

Penilaian kinerja menteri oleh Presiden Jokowi, sebut Eko, dilakukan setiap ada kegiatan seperti rapat terbatas dan rapat pimpinan.

Penilaian itu dijadikan patokan bahan evaluasi terhadap kinerja program kementerian oleh Presiden Jokowi. "Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko. (Baca juga: Jokowi Selalu Nilai Menteri di Setiap Kegiatan)

Sedang menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, selain melakukan evaluasi kerja menteri setiap bulan, Jokowi sangat memperhatikan pemberitaan media dalam menilai kinerja para menterinya.

"Sangat tahu. Karena itu menyangkut kompleksitas masalah. Misalnya, harga beras lagi tinggi, Dollar menguat, kok, ada wacana menaikkan pajak tol? Enggak pas,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, seorang menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri yang malah berbeda dengan visi dan misi Jokowi.

"Kalau visi misi menteri menyimpang, tidak boleh. Termasuk menteri tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan Perpres dan yang bertentangan dengan visi misi Presiden," kata dia. (Baca juga: Kuntoro: Beban Politik Reshuffle Terberat Ada di Jokowi)

Kader PDIP itu menekankan, Jokowi memiliki wewenang penuh untuk melakukan pergantian maupun pergeseran menteri. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.

BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi

(hel/hel)

Jakarta, CNN Indonesia -- Reshuffle Kabinet Kerja disebut bakal dilakukan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kinerja. Karena JK menyebut kinerja, maka menarik untuk membandingkan cara menilai kinerja menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika SBY punya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), maka Jokowi memiliki Staf Kepresidenan.

Gaya SBY Terima Penilaian UKP4

Pada era SBY, penilaian dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Mantan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, saat berbincang dengan CNN Indonesia menjelaskan bagaimana cara penilaian kinerja para menteri era SBY tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kuntoro memulai cara penilaian menteri itu dengan menyebutkan bahwa tugas menteri adalah membantu presiden untuk memenuhi janji-janji yang disampaikan saat kampanye dulu. “Janji kampanye ini lah yang kemudian juga disebut sebagai visi presiden,” katanya.

Visi presiden, tukas Kuntoro, lalu dijabarkan menjadi program-program. Menjabarkan visi menjadi program ini, kata Kuntoro, dilakukan oleh presiden, wakil presiden bersama dengan UKP4.

UKP4, sebutnya, lalu menurunkan lagi program-program itu menjadi target-target yang harus dipenuhi oleh masing-masing kementerian. UKP4 kemudian bersama dengan staf masing-masing kementerian membedah tiap target itu menjadi kriteria-kriteria yang jadi indikator pencapaian target-target itu.

Pilihan Redaksi

“Kriteria itu harus dibahas masing-masing kementerian karena karakter masing-masing kementerian kan berbeda. Juga biar ada kesepahaman antara kementerian dengan UKP4 bagaimana cara penilaian dan apa yang dinilai,” sebutnya.

Interval penilaian masing-masing kementerian, lanjut Kuntoro, dilakukan UKP4 dalam rentang kuartal dan tahun. Penilaian dalam rentang kuartal, diberi dua warna, kuning dan hijau. Warna kuning berarti kriteria-kriteria itu belum tercapai, sementara hijau sudah tercapai. Sementara untuk penilaian tahunan, diberi warna biru dan merah. Warna biru berarti target terpenuhi, sementara merah berarti gagal memenuhi target. (Baca juga: Survei: Susi, Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik)

Kuntoro menyebut, sepengalaman dia, memberikan penilaian menteri di pada tahun pertama sering biasa. Saat itu, semua menteri tengah melakukan penyesuaian di tempat barunya. Penilaian menteri oleh UKP4, lanjut dia, baru terlihat serupa dengan penilaian publik di tahun kedua hingga keempat.

Pada tahun kelima, Kuntoro menyebut hampir semua menteri sudah tidak fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing untuk mencapai target yang telah ditetapkan. “Tahun kelima jadi tahun politik. Banyak menteri, terutama yang dari parpol mulai fokus ke langkah-langkah politik untuk kelanjutan karir politik mereka,” tuturnya. (Baca juga: Fahri Ingin Jokowi Pilih Menteri yang Pandai Berpolitik)

BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi

Gaya Jokowi yang Peka Media

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Gubernur DKI Joko Widodo (kanan) saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Gaya Jokowi menilai kinerja menterinya pastilah berbeda dengan gaya SBY. Jika SBY punya UKP4, Jokowi punya Staf Kepresidenan yang dinilai tak jauh beda fungsinya.

Tetapi satu yang utama, Staf Kepresidenan tidak diberikan kewenangan oleh Jokowi untuk melakukan penilaian terhadap menterinya. (Baca juga: Luhut Pandjaitan Berpeluang Terdepak dari Kabinet Jokowi)

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik Eko Sulistyo hanya memberikan masukan dalam kerangka titik-titik mana di kementerian yang untuk perlu diperbaiki. “Misalnya ada proses yang koordinasi antarkementerian kurang baik, itu kami melakukan debottlenecking," kata dia.

Dalam menjalankan tugasnya, tutur Eko, para menteri Kabinet Kerja memiliki lini masa, jadwal kerja, dan serapan program-program prioritas masing-masing kementerian. Ketiga hal itu juga dijadikan indikator penilaian kinerja dan apakah target program dari masing-masing kementerian telah tercapai atau belum.

Pilihan Redaksi

Penilaian kinerja menteri oleh Presiden Jokowi, sebut Eko, dilakukan setiap ada kegiatan seperti rapat terbatas dan rapat pimpinan.

Penilaian itu dijadikan patokan bahan evaluasi terhadap kinerja program kementerian oleh Presiden Jokowi. "Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko. (Baca juga: Jokowi Selalu Nilai Menteri di Setiap Kegiatan)

Sedang menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, selain melakukan evaluasi kerja menteri setiap bulan, Jokowi sangat memperhatikan pemberitaan media dalam menilai kinerja para menterinya.

"Sangat tahu. Karena itu menyangkut kompleksitas masalah. Misalnya, harga beras lagi tinggi, Dollar menguat, kok, ada wacana menaikkan pajak tol? Enggak pas,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, seorang menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri yang malah berbeda dengan visi dan misi Jokowi.

"Kalau visi misi menteri menyimpang, tidak boleh. Termasuk menteri tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan Perpres dan yang bertentangan dengan visi misi Presiden," kata dia. (Baca juga: Kuntoro: Beban Politik Reshuffle Terberat Ada di Jokowi)

Kader PDIP itu menekankan, Jokowi memiliki wewenang penuh untuk melakukan pergantian maupun pergeseran menteri. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.

BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi

HALAMAN:

1 2