Pemerintah Antisipasi Membeludaknya TKI ke Timur Tengah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) Nusron Wahid menyampaikan pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan Bareskrim Polri dan pihak Imigrasi. Rapat ini dilakukan sebagai antisipasi atas membeludaknya WNI yang ingin ke Timur Tengah pascamoratorium PRT.

"Pascamoratorium ada beberapa orang yang fanatik ingin ke wilayah Timur Tengah, alasannya ingin ibadah haji atau sekadar umroh," kata Nusron saat ditemui seusai jumpa pers TKI terancam pancung di Kantor BNP2TKI, Rabu (6/5). (Baca Juga: FOKUS Nasib Siti dipancung di Saudi)

Pilihan Redaksi Komitmen Negara atas Buruh Dinilai Jauh dari Nawacita Jokowi Indonesia Berhentikan Penyaluran PRT ke Timur Tengah JK: Moratorium TKI Tak akan Tambah Angka Pengangguran Satu Lagi TKI Terancam Pancung di Arab

Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan Bareskrim dan Imigrasi berencana membuat strategi untuk membahas WNI yang ke Timur Tengah melalui jalur tak sesuai prosedur akibat moratorium tersebut.

Lebih jauh lagi, Nusron juga menyampaikan tiga rekomendasi atas dampak moratorium TKI ke Timur Tengah. Pertama, dia mengatakan pemerintah akan mempersiapkan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri.

"Bentuknya masih direncanakan dan harus melibatkan berbagi dengan pihak terkait," kata Nusron.

Selanjutnya, kata Nusron, apabila lapangan kerja dalam negeri tidak bisa menampung kelebihan tenaga kerja PRT, maka pemerintah akan mengubah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Cara yang dilakukan pemerintah dengan peningkatan kapasitas pelatihan, yakni lebih berorientasi kemampuan teknis pekerja," kata dia menjelaskan.

Lalu, Nusron menjelaskan pemerintah juga akan memompa penempatan tenaga kerja ke negara lain yang mempunyai perlindungan lebih baik seperti, kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengumumkan penghentian penempatan TKI domestik atau PRT di seluruh negara-negara Timur Tengah.

Lihat juga: Indonesia Berhentikan Penyaluran PRT ke Timur Tengah

Menurut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, 'Hard Policy' itu diterapkan karena negara-negara Timur Tengah yang umumnya masih menerapkan budaya atau sistem kafalah atau sponsorship.

"Hak privasi majikan di sana sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan," ujar Hanif. (utd)