KPK: Panitia Seleksi Harus Steril dari Kepentingan Politis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menilai sembilan orang panitia seleksi (pansel) calon pimpinan lembaga antirasuah yang sudah dipilih Presiden Joko Widodo harus steril dari kepentingan politik. Alasannya, pansel bakal menentukan ujung tombak pemimpin komisi antirasuah.

"Dibutuhkan pansel yang kredibel, steril dari kepentingan politik tertentu, dan juga mampu artinya paham benar tentang kebutuhan sosok pimpinan untuk lembaga KPK," kata Johan kepada awak media, di Jakarta, Kamis (21/5). (Baca Juga: Jokowi Umumkan Sembilan Nama Anggota Tim Pansel KPK)

Pilihan Redaksi Jokowi Umumkan Sembilan Nama Anggota Tim Pansel KPK Tim Pansel: Calon Komisioner KPK Harus Tahu Metode Komunikasi Fahri Hamzah: Pimpinan KPK Jangan Punya Nafsu Semata Puji Jokowi, Yenny Wahid Tegaskan Jangan Ragukan Perempuan

Johan mengapresiasi sembilan nama pilihan Jokowi. "Pansel lmpinan KPK saat ini kredibel, punya integritas serta multi pakar disiplin ilmu," katanya. Mantan juru bicara lembaga antirasuah ini juga beranggapan anggota pansel yang terpilih tak terafiliasi dengan partai politik tertentu. 

Lebih jauh lagi, beragamnya latar belakang pansel membuat Johan optimis. "Alasannya karena Pimpinan KPK membutuhkan orang yang tak sekedar paham hukum tapi juga harus paham manajemen dan teknologi," ujarnya. (Lihat Juga: Seluruh Anggota Pansel KPK Wanita Penuhi Kriteria Jokowi)

Mengamini Johan, pimpinan sementara lainnya, Indriyanto Seno Adji juga menghormati keputusan Jokowi. "Mengingat penunjukan pansel menjadi otoritas penuh dari pemerintah, maka saya menghormati nama-nama perempuan yang dipilih dan diputuskan pemerintah," katanya.

Indriyanto berharap pansel dapat bekerja secara penuh integritas dan independen dari segala kepentingan apapun. "Dengan tingkat akuntabilitas besar kepada publik," kata Indriyanto.

Sementara itu, Johan beranggapan pansel dapat memilih nama calon pimpinan KPK yang membawa lembaga penegak hukum tersebut untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi. "Peristiwa 'hiruk pikuk' yang dialami KPK di tahun akhir periode ketiga ini menjadi pembelajaran bagi KPK secara lembaga. Karena itu Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini menjadi penting posisinya terutama dalam proses seleksinya," katanya. (Lihat Juga: Tim Pansel: Calon Komisioner KPK Harus Tahu Metode Komunikasi)

Pada Kamis (21/5), Jokowi mengumumkan sembilan nama pansel calon pimpinan KPK. Mereka adalah ekonom Destry Damayanti, pakar hukum tata negara UGM Enny Nurbaningsih, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, Mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan Betti S. Alisjahbana, pakar cuci uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih, psikolog Supra Wimbarti, Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Natalia Subagyo, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dani Sadiawati dan sosiolog korupsi Meuthia Ganie-Rochman. (utd)