Senin Depan KPK dan Hadi Poernomo Adu Kesimpulan Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang praperadilan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki tahap akhir. Usai melakukan pembuktian dalil selama tiga hari sejak Rabu (20/5) kemarin, kini kedua pihak akan menghadapi tahap kesimpulan.

"Sidang akan dilanjutkan pada Senin (25/5) depan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon (Hadi) dan termohon (KPK) pukul 13.00 WIB," ujar hakim tunggal Haswandi, Jumat (22/5).

Kesimpulan yang diserahkan ini berisi tentang tanggapan dari kedua pihak tentang persidangan yang telah berjalan selama lima hari. Semenjak dibuka pada Senin (18/5) lalu, hakim Haswandi ingin mengetahui pendapat dari kedua pihak.

Pilihan Redaksi Hadi Poernomo Sebut Penghitungan KPK Tak Mendasar Hadi Poernomo Sebut KPK Tak Etis Tetapkan Dirinya Tersangka KPK Yakin Menang Lawan Bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo KPK Sebut Hadi Poernomo Rugikan Negara Rp 2 Triliun

Hadi mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Menurut Hadi, proses penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai prosedur sesuai aturan perundang-undangan. Selain itu, penyitaan yang dilakukan KPK juga dianggap tidak sah lantaran barang yang disita tidak sesuai dengan sangkaan yang ditujukan kepadanya, menurut Hadi.

Selama persidangan, Hadi mengajukan empat ahli untuk membuktikan bahwa KPK telah bertindak tidak sesuai aturan dalam menangani kasus yang dijeratkan kepadanya. (Baca juga: Hadi Poernomo: Kebijakan Pajak Tidak Bisa Dipidanakan)

Keempat ahli tersebut di antaranya adalah Eva Achjani Zulfa sebagai ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Ida Zuraida sebagai ahli pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan, I Gede Panca Astawa sebagai ahli tata negara Universitas Padjajaran, dan Romli Atmasasmita sebagai ahli hukum pidana Universitas Padjajaran dan salah satu perancang UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sementara KPK menghadirkan lima orang ahli seperti Oka Mahendra sebagai salah satu perancang UU KPK, W. Riawan Tjandra sebagai ahli hukum administrasi negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Adnan Paslyaja sebagai ahli hukum pidana Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.

Selain itu, KPK juga menghadirkan saksi fakta dua orang yaitu Dadi Mulyawan selaku penyelidik KPK dan Ariawan Agus selaku penyidik KPK. Keduanya juga bertugas menangani kasus bekas Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan ini. (Baca juga: Ruki Yakin KPK Tak Bakal Kalah Lagi dalam Praperadilan)

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar dan menguntungkan pihak lain.

Atas perbuatannya, Hadi disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(hel)