Teguran Ahok Soal PRJ buat Djarot Dinilai Merendahkan
Helmi Firdaus | CNN Indonesia
Senin, 01 Jun 2015 12:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada wakilnya Djarot Syaiful Hidayat terkait PRJ di Parkir Timur Senayan.
Soal PRJ Senayan itu itu, Ahok menyebut Djarot tidak berkoordinasi dengannya. Sebagai wakil gubenur, Djarot, sebut Ahok tidak boleh mengeluarkan izin apa pun atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi Djarot, ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu adalah wakil gubernur yang tidak maju sebagai pasangan, tetapi dilantik atas dasar undang-undang.
"Wakil Gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, wakil gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok. (Baca juga: Ahok Tegur Djarot Soal Izin PRJ Tahun Ini)
M Taufik yang juga politisi dari Partai Gerindra - partai di mana Ahok maju sebagai wakil gubernur sebelum menyatakan keluar - menilai, seharusnya pernyataan yang mengesankan perbedaan antara kedua pimpinan itu jangan sampai ke luar ke publik.
Perbedaan antara keduanya adalah hal yang wajar, tetapi baiknya ada pembicaraan dalam ruangan antara keduanya untuk mencari akomodasi perbedaan. Ini agar pernyataan ke publik dimaknai bahwa keduanya saling mengisi, menghormati dan menghargai.
Jika Ahok ingin mengadakan PRJ di Kemayoran yang dinilai Taufik untuk kalangan menengah ke atas itu sah-sah saja. Demikian juga jika Djarot, tutur Taufik, mengakomodasi keinginan warga kelas menengah bawah untuk mengadakan PRJ di Senayan. Itu hal yang sama baiknya. (Baca juga: Wagub Djarot Sebut PRJ Senayan Bukan Saingan PRJ Kemayoran)
Apalagi untuk PRJ di Senayan Djarot tidak menggunakan dana APBD DKI. Selain itu izin penggunaan Senayan juga bukan kepada Pemprov DKI tetapi kepada Sekretariat Negara.
“Janganlah umbar-umbar pernyataan yang kurang pas itu ke publik. Bicarakanlah dulu berdua. Jangan asal beri pernyataan. Mengatakan Pak Djarot tidak beda dengan deputi itu kan kurang pas, terkesan merendahkan. Dia itu wakil gubernur lho, beda dengan deputi,” katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (1/6).
M Taufik menyebutkan ini bukan kali pertama Ahok mengeluarkan penyataan yang dinilainya kurang tepat kepada Djarot yang juga politisi PDIP ini. Sebelumnya seingat Taufik, Ahok juga pernah menyatakan bahwa sebagai wakil gubernur, Djarot tidak ada pekerjaannya.
Jika Ahok terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang kurang pas terhadap Djarot, maka publik akan tahu bagaimana sebenarnya sikap Ahok kepada wakilnya itu. Apakah Ahok menghargai kemampuan Djarot atau tidak.
Djarot adalah kader PDIP yang dinilai oleh partainya memiliki kemampuan untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Djarot adalah Wali Kota Blitar untuk dua periode. Jika dia menjadi Wakil Gubernur DKI, Taufik menegaskan, bukan karena Ahok yang melantiknya. Dia menjadi wakil gubernur atas amanah undang-undang.
Setelah Ahok memberikan teguran terbuka terhadap Djarot atas PRJ Senayan, Djarot membalasnya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberi izin terhadap penyelenggaraan acara yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu hingga Jumat (5/6) mendatang. (Baca juga: Jawab Teguran Ahok, Djarot Klaim Tak Beri Izin PRJ 2015)
Menurut Djarot, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan dukungan penuh terhadap adanya PRJ 2015 di Senayan pada tahun ini. Penyelenggaraan PRJ 2015 di Senayan pun dikatakan Djarot tidak memerlukan izin karena acaranya berasal dari usulan masyarakat, serta tidak ada biaya bagi para pengunjung yang datang ke sana.
Kegiatan itu pun disebut Djarot tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Djarot juga mengatakan bahwa Ahok seharusnya telah mengetahui adanya PRJ 2015 di Senayan sejak usul penyelenggaraan acara tersebut diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. (hel)
Soal PRJ Senayan itu itu, Ahok menyebut Djarot tidak berkoordinasi dengannya. Sebagai wakil gubenur, Djarot, sebut Ahok tidak boleh mengeluarkan izin apa pun atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi Djarot, ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu adalah wakil gubernur yang tidak maju sebagai pasangan, tetapi dilantik atas dasar undang-undang.
"Wakil Gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, wakil gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok. (Baca juga: Ahok Tegur Djarot Soal Izin PRJ Tahun Ini)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbedaan antara keduanya adalah hal yang wajar, tetapi baiknya ada pembicaraan dalam ruangan antara keduanya untuk mencari akomodasi perbedaan. Ini agar pernyataan ke publik dimaknai bahwa keduanya saling mengisi, menghormati dan menghargai.
Apalagi untuk PRJ di Senayan Djarot tidak menggunakan dana APBD DKI. Selain itu izin penggunaan Senayan juga bukan kepada Pemprov DKI tetapi kepada Sekretariat Negara.
“Janganlah umbar-umbar pernyataan yang kurang pas itu ke publik. Bicarakanlah dulu berdua. Jangan asal beri pernyataan. Mengatakan Pak Djarot tidak beda dengan deputi itu kan kurang pas, terkesan merendahkan. Dia itu wakil gubernur lho, beda dengan deputi,” katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (1/6).
Jika Ahok terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang kurang pas terhadap Djarot, maka publik akan tahu bagaimana sebenarnya sikap Ahok kepada wakilnya itu. Apakah Ahok menghargai kemampuan Djarot atau tidak.
Djarot adalah kader PDIP yang dinilai oleh partainya memiliki kemampuan untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Djarot adalah Wali Kota Blitar untuk dua periode. Jika dia menjadi Wakil Gubernur DKI, Taufik menegaskan, bukan karena Ahok yang melantiknya. Dia menjadi wakil gubernur atas amanah undang-undang.
Setelah Ahok memberikan teguran terbuka terhadap Djarot atas PRJ Senayan, Djarot membalasnya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberi izin terhadap penyelenggaraan acara yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu hingga Jumat (5/6) mendatang. (Baca juga: Jawab Teguran Ahok, Djarot Klaim Tak Beri Izin PRJ 2015)
Menurut Djarot, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan dukungan penuh terhadap adanya PRJ 2015 di Senayan pada tahun ini. Penyelenggaraan PRJ 2015 di Senayan pun dikatakan Djarot tidak memerlukan izin karena acaranya berasal dari usulan masyarakat, serta tidak ada biaya bagi para pengunjung yang datang ke sana.
Kegiatan itu pun disebut Djarot tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Djarot juga mengatakan bahwa Ahok seharusnya telah mengetahui adanya PRJ 2015 di Senayan sejak usul penyelenggaraan acara tersebut diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK