Eddy Soeparno: Cuma Saya Sekjen Partai Bukan Orang Politik

Di dunia bisnis, Sekjen PAN Eddy Soeparno merupakan anak buah Aburizal dan Nirwan Bakrie di Bakrie & Brothers. Namun relasi bisnis dengan Ical yang notabene merupakan Ketua Umum Golkar itu ternyata tak berpengaruh terhadap preferensi politik Eddy.

Jadi Anda bersentuhan dengan dunia politik sudah sejak lama. Tapi apa yang akhirnya membuat Anda yakin sehingga bersedia bergabung resmi dengan PAN?

Saya sudah lama berguru dengan Pak Amien Rais. Dia figur orang tua dan guru politik saya. Ketika Pak Amien memunculkan usulan (Sekjen) ini ke saya, saya pertama kali menyambutnya tidak dengan “No,” karena saya tahu tidak mungkin Pak Amien menawarkan sesuatu ke saya kalau beliau tidak yakin saya mampu melakukannya.

Saya juga melihat figur Ketua Umum PAN Zuklifli Hasan. Dia figur muda progresif, relatif tak berkonflik dengan orag lain, bisa diterima di mana-mana, dan figur pemimpin muda yang masih prospektif ke depan. Tapi untuk mendukung rencana besarnya sebagai Ketua Umum, dia membutuhkan seseorang yang bisa mengelola ‘dapur.’

Saya melihat perpaduan antara saya dan Ketua Umum itu ideal. Ketua Umum mengelola partai dan mengurusi hal-hal yang bersifat politik, komunikasi, dan relasi dengan pihak-pihak di kancah politik itu, sedangkan saya megurusi ‘dapur’ dan mempersiapkan partai pada kondisi siap untuk the next big step.

Saya akan memfungsikan kesekjenan ini lebih pada pelayanan. Kami melayani kebutuhan kader dan anggota. Konsep saya adalah their problem is my problem. Sekjen bukan lagi orang dengan tugas sebagai motor penggerak partai yang bersifat top-down. Saya justru akan menampung keluhan dari bawah untuk membantu menyelesaikan bersama-sama permasalahan di partai. Jadi ke depannya it’s not a one way street.

Kapan Pak Amien menawarkan usulan untuk menjadi Sekjen?

Satu hari setelah Kongres selesai. Kongres kan selesai Senin, 2 Maret. Jadi hari Selasa, 3 Maret, Pak Amien menghubungi saya. Lalu hari Rabu, 4 Maret, saya bertemu dengan Pak Amien dan Ketua Umum.

Anda kan juga dekat dengan Pak Ical. Apa tidak pernah ditawari bergabung ke Golkar?

Enggaklah. Selama saya di Bakrie & Brothers, saya selalu memosisikan diri sebagai profesional. Saya tidak pernah menyentuh masalah politik meski bersinggungan dengan orang-orang politiknya. Sehingga mungkin Pak Ical dan Pak Nirwan Bakrie (Chairman Bakrie & Brothers) tidak berpikir saya punya niat untuk masuk ke politik.

Tapi mereka juga tahu afiliasi saya dengan PAN dan Pak Amien Rais. Jadi mungkin itu yang membuat mereka tak terlalu berpikir saya memiliki ketertarikan untuk masuk partai (Golkar).

Apa yang jadi tantangan bagi Anda sebagai orang berlatar belakang ekonomi yang masuk ke partai?

Tantangan bagi saya saat ini adalah memahami kondisi politik paling aktual. (Aturan) KPU, rencana interlepasi Menteri Hukum dan HAM, (konflik) Golkar, Koalisi Merah Putih-Koalisi Indonesia Hebat. Itu hal-hal yang sebelumnya saya ketahui dari media saja. Sekarang saya terjun ke dunia politik dan mengetahui langsung itu.

Tetapi teman-teman saya yang sudah ada di partai cukup lama kan mengikuti berbagai persoalan itu dari awal, sehingga saya untuk memahami dan mendalami isu-isu itu istilahnya harus play catch up dengan mereka. Untuk itu saya memang sangat bersyukur memiliki teman yang sangat mumpuni. Mereka sangat sabar memberikan pemahaman pada saya akan hal itu (isu-isu politik).

Apa beda mengurusi persoalan ekonomi dengan politik?

Ekonomi itu predictable, structured. Sudah ada relnya, ketentuannya jelas. Sementara di politik memang level ketidakpastiannya tinggi. Tetapi saya ingin membangun partai dengan basis sistem modern, supaya hal-hal yang semula tidak bisa kami antisipasi, jadi bisa kami antisipasi. Jadi ada tolak ukurnya.

Misalnya kami ingin mencapai hasil sesuai target pada pemilihan kepala daerah. Tentu banyak faktor eksternal yang menentukan apakah target tersebut akan tercapai atau tidak. Tapi setidaknya kalau kami punya sistem seperti mekanisme pengkaderan, menjalin koalisi, mengatur relawan dan saksi secara sistematis pada tahap implementasi, paling tidak output-nya bisa terukur. Kalaupun outcome-nya berbeda dari target semula, paling tidak deviasinya tak terlalu jauh sehingga element of surprise-nya tidak tinggi.

Artinya Anda ingin menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan ke dalam manajemen partai?

Saya membenahi sistem manajemen partai. Saya tidak bisa menerapkan secara mutlak seluruh prinsip manajemen di korporasi ke dalam partai, tetapi prinsip-prinsip dasarnya bisa seperti kedisiplinan, tepat waktu, dan tepat target. Kami juga akan melakukan sistem evaluasi.

Pola rekrutmen dan pelatihan kader juga sangat penting. Salah satu dosa terbesar adalah jika kami tidak menyiapkan generasi berikutnya di partai. Jika mau bercokol terus di atas, itu sudah salah besar. Kami di partai betul-betul hanya transit untuk mempersiapkan generasi berikutnya yang akan memimpin partai. Saya mau pengkaderan dibuat secara lebih terstruktur, sistematis, dan baku.

Soal target pencapaian produk legislasi kan tergantung lobi dengan partai lain juga?

Dari awal ini kan belum ada target. Ya cari contoh kasus saja untuk menemukan format yang ideal. Misalnya tanya ke teman-teman di fraksi, “Kalau kalian diberi target sekian, kalian bisa memenuhi target mana saja?” Kalau jawaban mereka, “Kami tidak bisa memprediksi produk legislasi memenuhi target berapa persen,” oke. Tapi paling tidak keberadaan mereka di DPR bisa menjamin berapa persen perolehan suara untuk partai selama lima tahun ke depan?

Saya juga ingin tahu, berapa kali mereka bisa terjun ke daerah dalam setahun? Apa yang bisa mereka capai dengan mengunjungi konstituen mereka? Hal-hal seperti itu kan ada di dalam kontrol mereka.

Termasuk laporan hasil kunjungan kerja anggota fraksi dan latar belakangnya yang diminta Ketua Umum Zulkifli Hasan pada Rapat Kerja Nasional PAN?

Pak Zulkifli Hasan ingin menjadikan PAN sebagai partai yang lebih terbuka bagi publik. Seluruh anggota DPR kan etalase kami, jadi etalase itu harus approachable. Jangan sampai tertutup, misalnya mereka hanya duduk di DPR, melakukan komunikasi dan lobi politik saja, tapi tidak kelihatan prestasinya apa, terutama di mata konstituen mereka.

Mereka wajib menyampaikan kepada konstituen apa yang telah terlaksana dari hal-hal yang dijanjikan selama kampanye, karena mereka punya tanggung jawab kepada konstituen. Pertanggungjawaban itulah yang akan kami sampaikan ke publik supaya masyarakat tahu bahwa PAN ini tidak hanya mengobral janji, tetapi bisa mewujudkan janji tersebut.

---