Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono menganggap wacana pengucuran dana aspirasi bagi seluruh anggota parlemen bisa membantu kinerja pemerintah. Pasalnya, dana aspirasi bisa mencakup wilayah pemilihan 560 anggota dewan.
"Tidak selamanya pemerintah bisa mengakomodir suara-suara dan aspirasi di bawah (rakyat). Kami (anggota DPR) membantu pemerintah jadinya," kata Roem kepada CNN Indonesia, Kamis (11/6). (Baca juga:
KPK Peringatkan Rentan Korupsi dari Dana Aspirasi)
Roem yang terpilih dari daerah pemilihan Gorontalo enggan dikatakan jika dana aspirasi mengambil alit tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Roem mengklaim, anggota DPR yang terpilih juga sama-sama memiliki hak untuk memperjuangkan, setidaknya kesejahteraan konstituen yang berada di daerah pemilihannya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kita APBN juga itu aspirasi yang harus disampaikan, mulai dari, tingkat pusat hingga kota dan kabupaten, dari kementerian sampai presiden. DPR pun punya kepentingan memakmurkan rakyat," ujar. (Baca juga:
Empat Alasan Budiman Sudjatmiko Tolak Dana Aspirasi)
Roem pun menanggapi rencana dana Rp 20 miliar yang akan jadi kredit setiap anggota DPR per tahun. Menurutnya, uang sejumlah itu tidak berada di kantong anggota dewan melainkan disimpan di pos pemerintahan daerah yang mewakili dapilnya, sehingga diklaim mampu memangkas birokrasi jika sewaktu-wakti daerah pemilihan membutuhkan dana taktis untuk hal yang darurat.
"Semisal jalan putus, jembatan, kita punya pos anggaran yang tinggal memerintahkan pemerintahan setempat untuk mencairkan. Jadi tidak ada satu rupiah pun masuk ke kantong anggota," paparnya. (Baca juga:
Menkeu Bambang Enggan Komentari Hasrat DPR Soal Dana Aspirasi)
Meski begitu, program-program pembangunan yang diusulkan melalui dana aspirasi haruslah berupa program fisik, pembangunan, rehabilitasi dan/atau pernaikan sarana dan prasarana dengan menganggaran melalui dana alokasi khusus (DAK).
Munculnya wacana dana aspirasi disayangkan beberapa pihak mengingat masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terahadap lembaga legislatif tersebut. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai munculnya wacana tersebut pertanda DPR tengah bermasalah
Dana Rp 20 miliar bagi setiap kepada di parlemen membuat mereka cenderung mengalihkan perhatian untuk mencairkan dana itu ketimbang bekerja sesuai tupoksinya. Bahka, DPR yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah, malah menjadi pelaku. (Baca juga:
Seputar Kontroversi dan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPR)
"Kalau seperti ini, siapa yang bakal mengawasi mereka? Ini persoalan serius di internal DPR. Fungsi regulasi dan pengawasan hilang," ujar Ray.
Berikutnya, permasalahan ini bisa juga bersumber dari pemerintah yang bisa jadi memberikan izin pencairan dana Rp 20 miliar untuk tujuan tertentu dalam rangka pengamanan pemerintah hingga masa jabatan selesai. "Misalnya pemerintah kasih Rp 20 miliar, dan DPR jangan lagi ribut. Bisa saja seperti itu." (Baca juga:
Cikal Bakal Dana Aspirasi DPR)
Selain itu, terkait dengan janji Presiden Joko Widodo untuk mengefektifkan keuangan negara. Dengan memberikan Rp 11,2 trilun yang dibagikan ke 560 anggota DPR, setidaknya uang sebesar itu bisa memberikan banyak kemaslahatan bagi rakyat.
"Berapa banyak itu tol laut yang bisa dibuat? DPR itu hanya ingin melanggengkan kekuasaan mereka. UU dibuat untuk untuk jadi payung hukum mereka. Tapi Rp 20 miliar itu keterlaluan." ujar Ray.