"Tidak selamanya pemerintah bisa mengakomodir suara-suara dan aspirasi di bawah (rakyat). Kami (anggota DPR) membantu pemerintah jadinya," kata Roem kepada CNN Indonesia, Kamis (11/6). (Baca juga: KPK Peringatkan Rentan Korupsi dari Dana Aspirasi)
Roem yang terpilih dari daerah pemilihan Gorontalo enggan dikatakan jika dana aspirasi mengambil alit tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Roem mengklaim, anggota DPR yang terpilih juga sama-sama memiliki hak untuk memperjuangkan, setidaknya kesejahteraan konstituen yang berada di daerah pemilihannya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roem pun menanggapi rencana dana Rp 20 miliar yang akan jadi kredit setiap anggota DPR per tahun. Menurutnya, uang sejumlah itu tidak berada di kantong anggota dewan melainkan disimpan di pos pemerintahan daerah yang mewakili dapilnya, sehingga diklaim mampu memangkas birokrasi jika sewaktu-wakti daerah pemilihan membutuhkan dana taktis untuk hal yang darurat.
Meski begitu, program-program pembangunan yang diusulkan melalui dana aspirasi haruslah berupa program fisik, pembangunan, rehabilitasi dan/atau pernaikan sarana dan prasarana dengan menganggaran melalui dana alokasi khusus (DAK).