Kapolri Minta Kewenangan Penyadapan Seperti KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan keinginan agar institusinya memiliki kewenangan penyadapan sehebat dan semaju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pilihan Redaksi Kapolri: Penyadapan KPK untuk Kejadian Luar Biasa Presiden Jokowi Tolak Revisi UU KPK Ical Sepakat RUU KPK Soal Cabut Sadap dan SP3 KPK Mengaku Tak Terlibat Lobi Soal Revisi UU KPK Kapolri Sebut Ada Polwan Lamar Jadi Capim KPK

"Kami minta malah penyadapan kayak KPK kalau boleh. Kan beda kewenangannya, sama-sama penyadapan tapi beda antara KPK dan Polri. Kalau kita dikasih seperti itu, sangat bersyukur sekali," ujar Badrodin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Badrodin berpendapat, jika kewenangan penyadapan Polri bisa seperti KPK, maka kinerja polisi dalam ranah penyadapan akan bisa lebih hebat dan lebih maju.

"Bisa lebih hebat, lebih maju. Karena kewenangannya itu. Kami selama ini kan harus ada izin dari pengadilan. Kemudian ada kasusnya itu dulu baru bisa dilakukan penyidikan," kata Badrodin. "Tapi kan kalau KPK tidak, ada kasus nggak ada kasus, disadap siapa saja boleh."

Karenanya, Badrodin mengaku akan sangat berterima kasih jika kepolisian diberikan kewenangan penyadapan seperti itu, karena sudah sesuai dengan keinginan Polri selama ini. "Kami maunya juga seperti itu, supaya ada kemudahan," ujarnya.

Keterbatasan wewenang penyadapan itu, kata Badrodin, yang membuat polisi selama ini tidak bisa melakukan operasi tangkap tangan. "Makanya polisi enggak bisa tangkap tangan karena memang kalau kami sadap, nanti alat buktinya hanya satu," katanya.

"Alat penyadapan ini kan enggak bisa dijadikan alat bukti kalau polisi. Kalau KPK kan bisa karena nanti kalau kami menyadap, kami ilegal," ujar Badrodin. (meg)