50 Tokoh Dilamar Jadi Calon Pemimpin KPK, 30 Menolak

Jakarta, CNN Indonesia -- Tragis. Upaya Pantia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ‘menjemput bola’ dengan meminang tokoh-tokoh tertentu guna dijadikan calon pemimpin KPK ternyata berbuah penolakan.

Dalam menjaring calon pemimpin KPK, Pansel memang tak hanya menunggu orang-orang mendaftarkan diri. Mereka juga menawarkan kursi calon pemimpin KPK kepada berbagai tokoh yang dianggap memenuhi kriteria dan layak.

Pilihan Redaksi Kapolri Sebut Ada Polwan Lamar Jadi Capim KPK BW: Capim KPK dari TNI dan Polri Rentan Konflik Kepentingan Dapat Restu Ibu, Johan Budi Daftar Seleksi Pimpinan KPK Jaksa Agung Umumkan Lima Calon Pemimpin KPK

Anggota Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan Pansel telah ‘menjemput’ 50 nama. Namun mayoritas dari 50 nama itu tak bersedia untuk dicalonkan menjadi pemimpin KPK –lembaga yang belakangan goncang akibat dugaan kriminalisasi dan segabrek gugatan praperadilan yang diajukan para tersangka korupsi.

“Yang baru oke dan bersedia mendaftar baru 20-an. Sisanya 30-an tidak mau," kata Yenti, Kamis (25/6).

Alasan penolakan sebagian besar tokoh itu pun klise: tak berminat. “Alasan mereka sama semua, bilang ‘Saya merasa terhormat dan tersanjung, tapi mohon maaf saya belum berminat,'" ujar Yenti menirukan ucapan mereka.

Pansel berupaya ‘menjemput bola’ dengan menghubungi langsung sejumlah tokoh via telepon. Namun, kata Yenti, bukan berarti tokoh-tokoh yang dijemput Pansel itu mendapatkan keistimewaan dari mereka yang datang sendiri untuk mendaftar.

“Istimewanya hanya (mereka) dibujuk ikut saja. Mereka tetap harus ikut seleksi," kata Yenti yang merupakan pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebanyak 50 nama yang sempat dijemput Pansel itu memiliki latar belakang beragam. Nama-nama mereka direkomendasikan oleh lembaga tertentu, para aktivis, atau atas penilaian secara per orangan.

“Ada aktivis, akademisi, pernah menjabat di pemerintah atau lembaga. Kerja mereka bagus, tapi belum merespons positif (tawaran Pansel)," ujar Yenti.

Selain mengatakan belum berminat, kata Yenti, sebagian besar dari 50 orang itu mengatakan merasa tak pantas atau tak mendapat izin keluarga. “Bekerja jadi pimpinan KPK memang pekerjaan berat,” ujarnya.

Meski Pansel mendapat penolakan dari tokoh-tokoh yang diprospek, jumlah pendaftar calon pimpinan KPK saat ini masih terus bertambah. Apalagi Pansel memperpanjang waktu pendaftaran sampai 3 Juli 2015.

Pada Selasa (23/6), pendaftar calon pemimpin KPK mencapai 234 orang. Dua hari berselang, jumlahnya naik hampir dua kali lipat menjadi 452 orang.

“Awalnya kami khawatir hanya sedikit yang mendaftar karena ada isu kriminalisasi KPK, tapi ternyata malah banyak. Ini tugas berat bagi Pansel. Apalagi kami harus mengerucutkan sampai 8 nama," ujar Yenti.

Ijazah palsu

Pendaftar yang banyak bukan jaminan semuanya tertib administrasi. Pansel menemukan sejumlah kejanggalan pada dokumen-dokumen para pendaftar, salah satunya terkait ijazah.

Pansel menemukan pendaftar dengan ijazah tak lengkap. "Ada ijazah S3, tapi ijazah S2, S1-nya, tidak tahu ke mana," kata Yenti.

Ada pula pendaftar yang lulusan universitas yang masuk dalam daftar hitam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berbagai temuan itu membuat Pansel meningkatkan kewaspadaan. Mereka harus lebih teliti mengecek dokumen-dokumen yang dikirim oleh para pendaftar karena tak mau kecolongan.

Kejanggalan lain yang ditemukan Pansel adalah adanya pendaftar yang memiliki rekam jejak di partai politik namun tidak menyertakan surat keterangan berhenti dari partai. Padahal salah satu syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK ialah bukan pengurus partai atau masih bergabung dengan partai politik.

"Jadi harus melampirkan keterangan bukan pengurus partai. Pendaftar dari daerah ternyata banyak yang pernah jadi anggota DPRD, partai, tapi tidak melampirkan surat pernyataan bukan pengurus partai. Ini yang harus kami telisik," kata Yenti.

Pendaftaran calon pimpinan KPK akan ditutup Jumat pekan depan (3/7). (agk)