Kemenristekdikti Temukan Dua Perguruan Tinggi Tak Berizin

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Selasa, 30/06/2015 16:14 WIB
Kemenristekdikti Temukan Dua Perguruan Tinggi Tak Berizin Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir ditemani oleh Ketua Umum Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SMBPTN) 2015 Rochmad Wahab saat meninjau peserta difabel pada pelaksanaan SMBPTN di Universitas Indonesia, Selasa (9/6). (CNN Indonesia/ Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menemukan dua perguruan tinggi yang disinyalir menyalahi aturan karena melanggar izin. Perguruan tinggi tersebut terletak di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Melakukan pembelajaran tidak ada izin program studinya," kata Menristek Dikti M. Nasir, ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (30/6).

Selain itu, berdasarkan laporan yang masuk ke Kemenristekdikti, masih ada belasan perguruan tinggi yang disinyalir menyalahi aturan. Untuk itu, pihaknya menurunkan tim audit untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.


"Ada laporan masuk dari Surabaya, Malang dan Jember di Jawa Timur. Universitasnya belum ditunjukkan ke kami tapi tim audit kami sudah turun. Kami akan cek kebenarannya dulu," kata Nasir.

Selain di Jawa Timur, beberapa tim audit sudah disebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kupang di Nusa Tenggara Timur, maupun Palu di Sulawesi Tengah.

Jika tim audit menemukan masalah pada masing-masing perguruan tinggi tersebut, Nasir mengatakan akan segera menindak tegas. Langkah awal yang akan ia tempuh adalah membekukan aktivitas perguruan tinggi tersebut.

Perkembangan Kasus Berkley dan Adhy Niaga

Sementara itu, untuk perkembangan kasus University of Berkley Michigan America yang beroperasi tanpa izin resmi, Menteri Nasir mengatakan sudah mencapai tahap penyidikan. (Lihat Juga: Menteri Nasir Bekukan Kegiatan STIE Adhy soal Ijazah Palsu)

"Itu urusan polisi dan kejaksaan. Perkembangannya sekarang tahap penyidikan tapi belum pelimpahan ke pengadilan," kata Nasir saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (30/6).

Di sisi lain, untuk perkembangan kasus STIE Adhy Niaga di Bekasi soal ijazah palsu, Menteri Nasir mengaku belum mendapatkan laporan dari tim audit yang sudah diturunkan di lapangan.

Sejauh ini, status STIE Adhy Niaga masih dibekukan dan tidak boleh melakukan aktivitas pembelajaran, menerima mahasiswa baru atau pindahan, maupun menggelar wisuda.

"Laporan tim audit pertengahan Juli. Tahap berikutnya adalah penutupan, kalau tidak memenuhi standar akan kami tutup," ujar Nasir. (utd/utd)