Jakarta, CNN Indonesia -- Polri merayakan hari jadinya yang ke-69 hari ini (1/7). Sebagai pembuka, akan digelar upacara di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat. Upacara tersebut akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Prosesi rencananya akan digelar pada 8.00 WIB.
Sementara itu, di Markas Besar Polri, Jakarta, persiapan dan dekorasi sudah dimulai sejak kemarin. Tenda dan meja-meja sudah terpasang rapi di belakang Gedung Utama, tempat Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti berkantor. Selain itu, lampu hias bernuansa merah putih pun turut memeriahkan suasana Trunojoyo sejak pekan lalu.
Rencananya, sore nanti akan digelar acara buka bersama di markas Korps Bhayangkara. Presiden Joko Widodo pun direncanakan kembali hadir dalam acara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan, menjelang usia ke-69, Polri banyak mengungkap kasus-kasus korupsi yang cukup menarik perhatian masyarakat. Sorotan media pun semakin santer ditujukan ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim). Sejumlah tokoh besar bolak-balik mendatangi kantor Komisaris Jenderal Budi Waseso itu.
Sebagai Kepala Bareskrim, Budi mengatakan penanganan kasus korupsi yang intensif ini tidak dapat dicapai sendirian. Menurutnya, kerjasama mutlak diperlukan karena Polri tidak bisa bekerja sendiri.
"Bukan karena 1 Juli kami ingin menunjukan apa-apa. Tidak, bukan karena saya sebagai Kepala Bareskrim juga. Tapi kami bangun kembali semangat untuk melakukan penyidikan itu. Kebetulan saja saya mendapatkan itu," kata Budi, kemarin petang. (Baca juga:
Kabareskrim: Kami Tak Butuh Wewenang Penyadapan Seperti KPK)
Dia juga mengatakan, pihaknya akan bekerja terus menerus secara maraton, sehingga kemungkinan pengungkapan kasus korupsi besar akan terus bertambah.
"Kepala Bareskrim cuma satu orang. Ini semangat semua penyidik. Kalau saya semangat, penyidiknya tidak kan bisa apa? Jadi membangun semangat itu dan komitmen yang penting," kata Budi.
Geliat penanganan kasus-kasus korupsi tampak sejak Budi menjabat sebagai Kepala Bareskrim. Sebut saja kasus dugaan korupsi pada implementasi program pembayaran paspor elektronik Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus yang menjerat tokoh sekaliber bekas Wakil Menteri Denny Indrayana ditangani di bawah kepemimpinannya. (Baca juga:
Kabareskrim Klaim Akan Ungkap 9 Kasus Bernilai Triliunan)
Kini, Bareskrim sedang mengusut kasus dugaan korupsi pada penjualan kondensat bagian negara. Dalam kasus ini, pejabat lembaga sekelas Badan Pelaksana Minyak dan Gas masuk ikut terseret.
Belum lagi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang sudah dua kali bolak-balik karena dua kasus berbeda. Keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pencetakan sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat serta perkara korupsi high speed diesel yang melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.
Budi juga menyatakan tengah menyelidiki sembilan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah. Ada pula 23 kasus yang bernilai ratusan miliar dan 35 kasus yang bernilai puluhan miliar.
(sur)