Kabareskrim Klaim Akan Ungkap 9 Kasus Bernilai Triliunan

Jakarta, CNN Indonesia -- Belum rampung mengungkap tiga kasus besar yang dijanjikan, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menambah panjang daftar janjinya. Dia mengatakan ada sembilan kasus korupsi yang diduga merugikan negara dalam jumlah besar.

"(Kasus korupsi kondensat) ini baru satu kasus yang besar dari janji yang tiga dulu kan. Ternyata berkembang, sekarang sudah ada sembilan calon kasus besar lagi," kata Budi di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (26/6).

Pilihan Redaksi Kabareskrim Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Kondensat Kabareskrim: Kami Tak Butuh Wewenang Penyadapan Seperti KPK Polisi Penerima Suap Bandar Narkotik Rp 2 M Resmi Ditahan Bareskrim Polri Periksa Wali Kota Bogor Bima Arya

Dia menjelaskan, sembilan kasus tersebut diduga bernilai triliunan Rupiah. Tak hanya itu, pihaknya juga telah menemukan 23 calon kasus yang bernilai ratusan miliar dan 35 kasus yang bernilai puluhan miliar.

Walau demikian, Budi enggan membeberkan kasus apa saja yang dia maksud, sebagaimana dua dari tiga kasus yang lebih dulu dia janjikan.

Ketika ditanyai apakah ada di antara kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi menampik. "Tidak ada, KPK kan lebih mampu, masa dilimpahkan ke kami," katanya. (Baca juga: Kabareskrim Polri Minta Masyarakat Percaya DPR)

"Pokoknya ada kasus yang baru, ada yang pengembangan, termasuk dari TPPI (kasus korupsi kondensat)," kata Budi.

"Nilainya triliunan semua. Kan kami menanganinya kasus triliunan," ujarnya diikuti dengan tawa.

Sebelumnya, Budi berjanji mengungkap tiga kasus besar tidak lama setelah dilantik sebagai Kepala Bareskrim menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Januari lalu. (Baca juga: BPK Bentuk Tim Khusus Hitung Kerugian Kasus Kondensat)

Dari tiga kasus yang dijanjikan, Budi baru mengekspos satu kasus, yakni kasus korupsi kondensat bagian negara. Dalam kasus ini, penyidik menjerat pejabat TPPI dan Badan Pelaksana Minyak dan Gas karena diduga telah merugikan negara dalam proses penjualan minyak mentah.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak, dalam kasus ini nilai kerugian negara kemungkinan sama dengan nilai proyek secara keseluruhan. Nilai proyek itu sendiri ditaksir mencapai US$2 miliar. (sur)