PKS Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Gatot Pudjo
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 28 Jul 2015 19:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pemberian bantuan hukum kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.
Kader PKS itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Kendati demikian, Mardani mengatakan proses penegakan hukum harus tetap dijalankan. "Itu tentu harus dengan profesional dan adil," ucap Mardani, Selasa (28/7).
Status tersangka itu tak hanya ditetapkan kepada Gatot, lembaga antirasuah ini juga menetapkan status tersangka kepada istri kedua Gatot, Evy Susanti. (Baca juga: OC Kaligis: Lebih Baik Ditembak Mati daripada Diperiksa KPK)
Penetapan tersangka ini merupakan kelanjutan dari gelar perkara atas kasus operasi tangkap tangan kepada hakim PTUN Medan beberapa waktu lalu.
Kemarin (27/7), Gatot dan Evy diperiksa KPK sebagai saksi selama 14 jam. Dalam pemeriksaan itu, Gatot ditanyai 27 pertanyaan seputar dugaan suap pengacara Yagari alias Geri dan tiga hakim PTUN Medan. Sementara Evy ditanyai soal uang yang diduga diberikan untuk pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis.
SIMAK FOKUS: OC Kaligis Terperangkap Suap
Kasus ini bermula dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tiga hakim PTUN, satu penitera dan pengacara Yagari. Dalam perkembangannya, penyidik juga menetapkan bos Yagari, OC Kaligis.
Gatot mulai memimpin Sumatera Utara pada 2011 lalu. Saat itu ia menjadi pelaksana tugas Gubernur menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi. Pada Pilkada 2008 ia berpasangan dengan Syamsul Arifin dan memenangi Pilkada. (Baca juga: KPK Apresiasi Niat Anak Buah Kaligis Jadi Pembocor)
Tahun 2013 lalu, ia kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Erry Nuradi. Bersama mantan Bupati Serdang Bedagai itu, Gatot memenangi pilkada dalam satu putaran. (sur)
Kader PKS itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penetapan tersangka ini merupakan kelanjutan dari gelar perkara atas kasus operasi tangkap tangan kepada hakim PTUN Medan beberapa waktu lalu.
Kemarin (27/7), Gatot dan Evy diperiksa KPK sebagai saksi selama 14 jam. Dalam pemeriksaan itu, Gatot ditanyai 27 pertanyaan seputar dugaan suap pengacara Yagari alias Geri dan tiga hakim PTUN Medan. Sementara Evy ditanyai soal uang yang diduga diberikan untuk pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis.
Kasus ini bermula dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tiga hakim PTUN, satu penitera dan pengacara Yagari. Dalam perkembangannya, penyidik juga menetapkan bos Yagari, OC Kaligis.
Gatot mulai memimpin Sumatera Utara pada 2011 lalu. Saat itu ia menjadi pelaksana tugas Gubernur menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi. Pada Pilkada 2008 ia berpasangan dengan Syamsul Arifin dan memenangi Pilkada. (Baca juga: KPK Apresiasi Niat Anak Buah Kaligis Jadi Pembocor)
Tahun 2013 lalu, ia kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Erry Nuradi. Bersama mantan Bupati Serdang Bedagai itu, Gatot memenangi pilkada dalam satu putaran. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK