Gubernur Gatot Minta Tunda Pemeriksaan Dugaan Korupsi Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui pengacaranya, Razman Arif Nasution, meminta penyidik Kejaksaan Agung menunda pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Pihak Gatot berkeras meminta komisi antirasuah yang menangani kasus ini dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

"Demi menghindari conflict of interest dan efisiensi pemeriksaan, perlu kerja sama yang jelas dalam menuntaskan kasus bansos (bantuan sosial)," ujar Razman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8).

Razman pun mengklaim telah berkirim surat ke Kejaksaan Agung. Dalam surat tersebut, ia juga meminta penundaan hingga Selasa pekan depan, tanggal 18 Agustus 2015.

Pilihan Redaksi KPK Geledah Rumah Gubernur Gatot terkait Suap Hakim PTUN Kejagung Pekan Depan ke Sumut Periksa Penerima Dana Bansos Kejagung Periksa Gubernur Gatot di Rutan KPK Pekan Depan Tifatul: Gubernur Gatot Terlepeset, Seluruh PKS Kena Hari ini Kejagung Periksa Belasan Penerima Dana Bansos Sumut

"Pak Gatot sudah menandatangani surat kuasa dana bansos, apa pemeriksaan di Kejaksaan atau KPK," ujarnya.,

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Tugas Khusus dari Kejaksaan Agung untuk kasus ini, Viktor Antonius mengaku akan berkoordinasi dengan pihak lembaga antirasuah.

"Kami mau berkoordinasi dulu, akan bertemu dengan KPK," ujar Viktor ketika ditanya.

Viktor dan timnya tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka langsung melenggang masuk gedung.

Sedianya, Gatot diperiksa sebagai saksi terkait posisinya sebagai kepala daerah saat penyaluran dana bansos dilakukan di Sumut pada 2011 hingga 2013 lalu. Sebagai kepala daerah, ia diduga mengetahui rencana dan aliran dana bansos di Sumut kala itu. (Baca: Kejagung Periksa Gubernur Gatot Kasus Dana Bansos Hari Ini)

Sampai awal pekan ini, Kejagung telah memeriksa 12 orang saksi dalam perkara bansos di Sumut. Beberapa saksi yang sudah diperiksa adalah Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, mantan Sekda Sumut Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Sumut Baharudin Siagian dan Asisten Pemerintahan Sumut Silain Hadiloan, dan Kepala Biro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. (Baca: Sebanyak Rp 50 Miliar Dana Bansos Sumut Raib Selama 2011-2013)

Kejagung juga telah memeriksa mantan Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sakhira Zandi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Syaif Syafri, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Hidayati, dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut Zulkarnain sebagai saksi pada perkara yang sama. (obs)