Megawati Kritik Media yang Lupakan Kode Etik Profesi
Aulia Bintang | CNN Indonesia
Kamis, 27 Agu 2015 15:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa waktu lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meradang lantaran komentar Ketua Umum-nya Megawati Soekarnoputri disebut telah dibelokkan oleh awak media. Kali ini, Megawati sendiri langsung mengeluarkan pendapatnya perihal kejadian "pelintiran" tersebut.
Saat memberikan pengarahan di hadapan ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Megawati menyinggung komentarnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut telah disalahartikan.
"Saya mengatakan komisi di Indonesia termasuk KPK, eh yang diambil malah Ibu Megawati minta KPK dibubarkan," kata Megawati di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis (27/8).
Megawati pun lantas mengkritik kinerja awak media yang memberikan pengetahuan dalam bentuk berita yang tidak akurat dan tidak matang. Menurutnya media sekarang lebih memilih memberitakan kejelekan seseorang yang sifatnya bombastis.
"Ini sebenarnya masalah kode etik jurnalistik, apa-apa saya langsung di-bully. Namun yang pasti saya tidak begitu," kata mantan Presiden ke-5 Indonesia tersebut.
Penilaian pribadi Megawati, kasus "pelintiran" oleh media merupakan suatu tendensi untuk menjatuhkan partai yang dia pimpin. Dia pun merasa menjadi ketua umum partai yang paling sering muncul di media dibandingkan ketua umum yang lain.
"Bagaimana Indonesia mau baik jika media yang menjadi sumber berita tidak memiliki kode etik yang seharusnya ada," katanya.
Megawati pun merasa kasihan pada masyarakat yang menurutnya telah diberikan suatu informasi yang tidak positif oleh media. Padahal objektivitas adalah hal utama dalam pekerjaan awak media.
Komentar Megawati yang disebut telah dibelokkan maknanya adalah perihal komisi ad hoc yang ada di Indonesia. Menurut Megawati, komisi-komisi tersebut telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perlu dibubarkan jika tugasnya memang sudah selesai.
"Komisi yang sifatnya ad hoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan," ujar Mega saat berpidato pada Seminar Nasional Kebangsaan dalam rangka Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Mega becerita, selama ini dia bertanya-tanya sampai kapan KPK bakal berdiri di Indonesia. Jawabannya, kata Mega, KPK bakal tetap berdiri selama korupsi ada.
Putri Soekarno itu pun menyimpulkan, kunci berakhirnya KPK ada pada para pejabat. Menurut Megawati, pejabat tak boleh lagi korupsi sehingga KPK tak punya alasan lagi untuk mempertahankan eksistensinya.
"Saya sadar dengan pernyataan ini, saya bakal di-bully di media sosial. Tapi tentu saja menurut saya ini pemikiran yang logis," ujar Mega.
KPK didirikan pada 2002 saat Megawati menjabat Presiden RI untuk membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang kala itu dianggap kurang bagus dan minim mengantongi kepercayaan publik.
Data terbaru Indonesian Corruption Watch yang dirilis hari ini menunjukkan Indonesia bebas korupsi masih jauh panggang dari api. Dari 230 orang yang didakwa pengadilan melakukan tindak pidana korupsi pada semester pertama tahun 2015, 104 di antaranya merupakan pegawai negeri sipil, 73 dari pihak swasta, 9 merupakan anggota DPR dan DPRD, dan 1 sisanya jaksa. (pit)
Saat memberikan pengarahan di hadapan ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Megawati menyinggung komentarnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut telah disalahartikan.
"Saya mengatakan komisi di Indonesia termasuk KPK, eh yang diambil malah Ibu Megawati minta KPK dibubarkan," kata Megawati di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis (27/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penilaian pribadi Megawati, kasus "pelintiran" oleh media merupakan suatu tendensi untuk menjatuhkan partai yang dia pimpin. Dia pun merasa menjadi ketua umum partai yang paling sering muncul di media dibandingkan ketua umum yang lain.
Komentar Megawati yang disebut telah dibelokkan maknanya adalah perihal komisi ad hoc yang ada di Indonesia. Menurut Megawati, komisi-komisi tersebut telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perlu dibubarkan jika tugasnya memang sudah selesai.
Mega becerita, selama ini dia bertanya-tanya sampai kapan KPK bakal berdiri di Indonesia. Jawabannya, kata Mega, KPK bakal tetap berdiri selama korupsi ada.
Putri Soekarno itu pun menyimpulkan, kunci berakhirnya KPK ada pada para pejabat. Menurut Megawati, pejabat tak boleh lagi korupsi sehingga KPK tak punya alasan lagi untuk mempertahankan eksistensinya.
"Saya sadar dengan pernyataan ini, saya bakal di-bully di media sosial. Tapi tentu saja menurut saya ini pemikiran yang logis," ujar Mega.
KPK didirikan pada 2002 saat Megawati menjabat Presiden RI untuk membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang kala itu dianggap kurang bagus dan minim mengantongi kepercayaan publik.
Data terbaru Indonesian Corruption Watch yang dirilis hari ini menunjukkan Indonesia bebas korupsi masih jauh panggang dari api. Dari 230 orang yang didakwa pengadilan melakukan tindak pidana korupsi pada semester pertama tahun 2015, 104 di antaranya merupakan pegawai negeri sipil, 73 dari pihak swasta, 9 merupakan anggota DPR dan DPRD, dan 1 sisanya jaksa. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK