Awal Tahun, Sidang Praperadilan RJ Lino vs KPK Digelar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan perdana di 2016 yang mempertemukan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) R.J. Lino dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (11/1) mendatang.

Sidang praperadilan antara Lino dengan KPK akan digelar setelah gugatan diterima PN Jakarta Selatan sejak 28 Desember lalu. Lino melayangkan gugatan praperadilan karena menganggap dirinya tidak bersalah dalam perkara pengadaan tiga buah Quay Container Crane di Pelindo II tahun anggaran 2010.

"Sidang perdana praperadilan Lino 11 Januari, dipimpin Hakim Udjiati," kata Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna saat dihubungi, Jumat (1/1).

Sebelumnya Lino melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail berkata bahwa dirinya tidak menyelewengkan dana negara dan melanggar hukum saat pengadaan Quay Container Crane dilakukan enam tahun lalu.

Pilihan Redaksi Pengacara Akui RJ Lino Tunjuk Perusahaan Proyek Crane KPK Siap Lawan Tantangan RJ Lino di Praperadilan Eks Pimpinan Sebut KPK Sudah Kantongi Nilai Kerugian Pelindo KPK Sasar Ulang Kesaksian Bos Pelindo

Maqdir menuding penyidik komisi antirasuah terburu-buru dalam menetapkan kliennya meski penghitungan kerugian negara belum rampung dilakukan. Padahal, menurutnya, kerugian negara perlu dirumuskan terlebih dulu sebelum menetapkan tersangka.

Setelah pengajuan praperadilan dilakukan, KPK melalui pimpinannya Agus Rahardjo menyatakan siap menghadapi RJ Lino di hadapan Hakim PN Jakarta Selatan.

"Ya akan kita hadapi. Saya sudah terima laporang dari Biro Hukum. Strateginya sesuai jalur hukum di praperadilan," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/12 lalu.

Lino telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan tiga buah Quay Container Crane tahun anggaran 2010. Selain memulai penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan tersangka, KPK juga tengah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara kasus ini.

Ia diduga menunjuk langsung perusahaan penggarap proyek tanpa lelang. Atas perbuatannya, Lino pun disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rdk)