Kosgoro 1957 Laporkan Aziz Syamsuddin ke Bareskrim
Antara & Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 menyatakan telah melaporkan politikus Golkar Aziz Syamsuddin kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas tudingan pencatutan nama dan logo organisasi Kosgoro 1957.
"Berdasarkan keputusan pengurus PPK Kosgoro 1957, kami melaporkan Aziz Syamsuddin ke Bareskrim Polri," kata Sekjen PPK Kosgoro 1957 Sabil Rahman dalam konferensi pers, di Kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Kamis (21/1).
Sabil menekankan Aziz Syamsuddin bersama dengan politikus Golkar lainnya yakni Bowo Sidik Pangarso menginisiasi pertemuan Forum Silahturahmi Nasional Kosgoro 1957, dan kemudian menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 pada 16 Januari 2016. Padahal, kata dia, keduanya bukan merupakan pengurus Kosgoro 1957.
"Sehingga apa yang disebut Mubeslub itu ilegal," ujar Sabil.
Menurut Sabil, berdasarkan kesepakatan bersama sebanyak 28 pengurus daerah Kosgoro 1957 telah menyetujui tidak ada Mubeslub Kosgoro 1957. Dia menegaskan Mubeslub Kosgoro yang diinisiasi Aziz Syamsuddin beserta rekannya tidak mungkin memenuhi persyaratan dilakukannya Mubeslub.
PPK Kosgoro 1957 dibawah kepemimpinan Agung Laksono menyatakan akan mengkaji sanksi pemberhentian Aziz Syamsuddin dan Bowo Sigit Pangarso dari keanggotaan Kosgoro 1957 sambil menunggu tindak lanjut di Bareskrim Polri.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bahwa Kosgoro 1957 pimpinan Agung Laksono adalah yang sah karena tercatat di Kementerian Dalam Negeri .
Pelanggaran Berat
Sabil menyatakan Aziz yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI melakukan pelanggaran berat dengan memprakarsai Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 secara ilegal di Bali 16 Januari 2016.
"Apa yang dilakukan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso masuk kategori pelanggaran berat, karena melakukan langkah tidak prosedural," kata Sabil.
Sabil menegaskan Aziz dan Bowo hanya lah anggota Kosgoro 1957 namun tidak masuk dalam kepengurusan. Sehingga keduanya tidak layak menggelar Mubeslub Kosgoro.
"Sanksi paling akhir bagi anggota Kosgoro yang melakukan pelanggaran berat adalah pemberhentian dari keanggotaan. Mereka berdua melakukan makar," jelas Sabil.
PPK Kosgoro 1957 juga menyesalkan kehadiran Ketua Umum DPP Golkar versi Bali, Aburizal Bakrie dalam Mubeslub Kosgoro 1957 di Bali. Menurut Sabil, tindakan Aburizal seolah merestui penyelenggaraan Mubeslub ilegal tersebut.
Sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2016 anggota Kosgoro Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso menggelar acara Forum Silahturahmi Nasional Kosgoro 1957 di Bali, lantas pada kesempatan itu menyelenggarakan Mubeslub Kosgoro 1957 secara sepihak.
Aziz dan Bowo dinilai mencatut nama dan logo Kosgoro 1957, sehingga PPK Kosgoro 1957 pimpinan Agung Laksono melaporkannya ke Bareskrim Polri. (pit)
"Berdasarkan keputusan pengurus PPK Kosgoro 1957, kami melaporkan Aziz Syamsuddin ke Bareskrim Polri," kata Sekjen PPK Kosgoro 1957 Sabil Rahman dalam konferensi pers, di Kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Kamis (21/1).
Sabil menekankan Aziz Syamsuddin bersama dengan politikus Golkar lainnya yakni Bowo Sidik Pangarso menginisiasi pertemuan Forum Silahturahmi Nasional Kosgoro 1957, dan kemudian menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 pada 16 Januari 2016. Padahal, kata dia, keduanya bukan merupakan pengurus Kosgoro 1957.
Lihat juga:JK Klaim Ical dan Agung Sepakat Berdamai |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PPK Kosgoro 1957 dibawah kepemimpinan Agung Laksono menyatakan akan mengkaji sanksi pemberhentian Aziz Syamsuddin dan Bowo Sigit Pangarso dari keanggotaan Kosgoro 1957 sambil menunggu tindak lanjut di Bareskrim Polri.
Sabil menyatakan Aziz yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI melakukan pelanggaran berat dengan memprakarsai Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 secara ilegal di Bali 16 Januari 2016.
"Apa yang dilakukan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso masuk kategori pelanggaran berat, karena melakukan langkah tidak prosedural," kata Sabil.
Sabil menegaskan Aziz dan Bowo hanya lah anggota Kosgoro 1957 namun tidak masuk dalam kepengurusan. Sehingga keduanya tidak layak menggelar Mubeslub Kosgoro.
PPK Kosgoro 1957 juga menyesalkan kehadiran Ketua Umum DPP Golkar versi Bali, Aburizal Bakrie dalam Mubeslub Kosgoro 1957 di Bali. Menurut Sabil, tindakan Aburizal seolah merestui penyelenggaraan Mubeslub ilegal tersebut.
Sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2016 anggota Kosgoro Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso menggelar acara Forum Silahturahmi Nasional Kosgoro 1957 di Bali, lantas pada kesempatan itu menyelenggarakan Mubeslub Kosgoro 1957 secara sepihak.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK