Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang mengatakan bahwa munculnya program pengadaan alat catu daya listrik atau
Uninterruptible Power System (UPS) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 merupakan bentuk barter yang dilakukan oleh oknum-oknum.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, tidak ada alasan untuk dirinya membarter pengadaan UPS dengan program lain. Keputusannya untuk membuka praktik korupsi UPS menjadi alasan kenapa dia membantah tudingan barter tersebut.
"Tak ada itu barter, kalau memang barter untuk apa saya membuka," kata Ahok saat ditemui di kawasan Menteng, Jumat (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai catatan, tudingan barter tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Menurut Lulung, pengadaan UPS tersebut telah dibarter dengan pengadaan dana untuk membeli lahan RS Sumber Waras.
Ahok tampak sangat kesal dengan tudingan yang dilayangkan oleh Lulung tersebut. Menurutnya tudingan Lulung soal barter tersebut sama sekali tak beralasan.
Ahok menjelaskan, jika memang ada barter antara pengadaan UPS dan dana pembelian RS Sumber Waras, seharusnya dana pengadaan UPS tercantum pada rancangan APBD Perubahan 2014.
Namun yang diketahui Ahok adalah dalam rancangan tersebut pengadaan UPS tak tercantum tapi muncul saat APBD Perubahan 2014 telah disahkan.
Ahok pun menyindir Lulung dengan kata-kata yang kurang sopan karena merasa Lulung kurang pintar dalam melayangkan tuduhan barter tersebut.
"Kalau dia pintar dan mau melakukan barter, seharusnya di rancangan itu UPS tercantum. Namun nyatanya di rancangan itu dana pembelian RS Sumber Waras ada sedangkan pengadaan UPS tak ada," kata Ahok.
Sang gubernur lantas meminta semua pihak untuk berpikir dengan menggunakan logika karena kenyataan yang diketahui Ahok adalah pengadaan UPS tak ada di rancangan sementara RS Sumber Waras tercantum di dalamnya.
"Jadi itu (barter) adalah fitnah yang agak bodoh, beritahukan itu ke Lulung," ujarnya.
Sebelumnya Lulung mengungkapkan bahwa dia baru mengetahui adanya barter tersebut pada Rabu (3/2). Itulah yang menyebabkan Lulung tak membuka dugaan barter tersebut saat dirinya memberikan kesaksian.
Menurut Lulung, sebelumnya dana pembelian RS Sumber Waras dicoret dari rancangan APBD Perubahan 2014 oleh sejumlah oknum di DPRD. Namun secara tiba-tiba dana pembelian tersebut muncul bersamaan dengan pengadaan alat UPS.
Kegiatan tersebutlah yang disebut Lulung sebagai peristiwa barter antara oknum Pemprov dan oknum DPRD DKI. Dia pun menyinggung nama Ahok sebagai salah satu orang yang mengetahui proses barter tersebut.
"Hanya satu yang saya katakan, (terkait barter itu) hanya tuhan yang tahu bersama Ahok dan Ferial Sofyan (Ketua DPRD 2009-2014)," kata Lulung kemarin.
(bag)