Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat tersebut. Turut hadir pula Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad.
Siti mengatakan, rapat koordinasi bertujuan untuk mengatasi permasalahan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menurutnya akan segera bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
Lihat juga:Ratusan Titik Panas Susul Pembakaran Hutan |
"Belajar dari pengalaman buruk selama 17 tahun dan pada tahun 2015 agar kebakaran hutan tidak terulang lagi," kata Siti dalam rapat koordinasi di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Senin (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mungkin bisa jalan kalau enggak ada keselarasan di daerah," ujarnya.
Siti menambahkan, ke depan kementeriannya juga akan mengundang Polri dan TNI untuk melakukan koordinasi agar kebakaran hutan dan lahan tak lagi terjadi di Indonesia.
"Semua harus sama-sama bekerja. Disini dukungan dari tim restorasi gambut, pemerintah pusat, daerah harus bekerja bersama-sama," kata Siti.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2015 telah menyebabkan kerugian banyak. Badan Penanggulangan Bencana Nasional menaksir kerugian akibat bencana kebakaran dan kabut asap mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Tak hanya dalam negeri, kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia juga turut menyebabkan kabut asap meluas hingga ke negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.
Persoalan kebakaran hutan di Indonesia juga turut menjadi perbincangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP 21 di Paris.
Presiden Joko Widodo saat itu mengatakan Indonesia, sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, akan hadir sebagai bagian dari solusi.
Salah satunya, kata Jokowi, dengan penerapan one map policy, moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut. (sur)