Sidang Pendahuluan Gugatan Pasal Deponering Ditunda MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16/2014 hari ini, Rabu (30/3). Dalam sidang pendahuluan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Ketua Hakim Panel Suhartoyo menyatakan, ada beberapa poin yang perlu dipertegas dalam petitum yang diajukan pemohon gugatan.

Pihak pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sunggul Hamonangan Sirait menyatakan, ada lima petitum atau permohonan yang diajukan yaitu mengabulkan permohonan provisi pihak pemohon secara keseluruhan, meminta menunda pelaksanaan Pasal 35 huruf c, mempertegas penjelasan Pasal 35 huruf c terkait frasa "kepentingan umum" yang dianggap kurang tegas, menyatakan bahwa Pasal 35 huruf c bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 a, Pasal 28 d ayat 1, dan Pasal 28 i ayat 1 dan 2.

Pilihan Redaksi Parlemen Kecewa Putusan Deponering Kasus AS dan BW Putuskan Deponering, Jaksa Agung Dilaporkan ke Bareskrim Pasal Deponering Digugat, Pemeriksaan Pendahuluan Hari Ini

Suhartoyo menyatakan, argumentasi pihak pemohon yang menjadikan penghentian penyidikan kasus Novel Baswedan sebagai dasar pengujian Pasal 35 huruf c kurang tepat. Hal ini lantaran kasus Novel tidak bisa dijadikan argumentasi pokok perkara sidang karena Jaksa Agung tidak memutuskan deponering atas kasus itu, melainkan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

"Jika anda mempermasalahkan deponering jadi loncat toh. Kecuali jika hari ini Anda merupakan kuasa hukum dari pihak AS dan BW," ujar Suhartoyo saat sidang.

Suhartoyo juga meminta agar pemohon membandingkan persoalan deponering di Indonesia dengan negara-negara lain sebagai rujukan bagi pihak pemohon dalam mengajukan permohonan perkara.

(rdk)