Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang tahun ini sekitar 70.000 orang. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya diyakini merupakan kelompok pendatang yang tidak memiliki keterampilan. Kelompok ini sangat berpotensi membebani kota Jakarta.
Kepada kelompok tersebut, Pemprov DKI Jakarta tak segan untuk mengusir jika terjaring dalam Operasi Bina Kependudukan dan terbukti tidak memiliki pekerjaan dan hunian tetap. Sikap Pemprov itu mendapat kecaman dari Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandangan seperti itu seharusnya tidak perlu ada jika Ahok mau lebih serius mengelola persoalan kependudukan. Ahok, kata Hafid, bisa memulainya dengan belajar dari kota-kota padat di negara lain yang berhasil mengelola penduduknya tanpa gejolak sosial yang berarti.
“Perlu ada sentuhan kemanusiaan agar mereka tak merasa dilecehkan, dimusuhi, apalagi diusir. Ahok jangan lihat orang miskin dan warga pendatang sebagai musuh yang harus diusir, digebuki. Itu hanya akan meninggalkan dendam dan keretakan sosial,” imbuh Hafid.