Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang KontraS, Yati Andriani mengatakan, karena belum diumumkan di era SBY, seharusnya diumumkan pada rezim yang memerintah saat ini.
"Kalau saat ini Jokowi presidennya tentu saja dia harus mengumumkan hal itu karena yang tertuang dalam peraturan adalah pemerintah," kata Yati usai sidang sengketa informasi di Gedung Komisi Informasi Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua orang anggota TPF Usman Hamid dan Hendardi menurut Yati memang sudah tahu siapa pembunuh Munir. Namun keduanya hanya memiliki kewenangan sebatas mencari fakta pembunuhan, bukan mengumumkannya.
"Keterangan kedua saksi sudah meyakinkan kami bahwa Presiden telah mengetahui hasil laporan investigasi dan harus menyampaikannya ke publik karena menandatangi keppres tersebut," kata Yati.
Munir tewas dalam pesawat di tengah perjalanan menuju Belanda. Ia tewas setelah minum racun arsenik. Dalam kasus ini, pengadilan sudah menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pelaku tunggal dengan hukuman 14 tahun penjara.
Bekas pejabat Badan Intelijen Negara Muchdi Pr sempat ditangkap dan diadili namun divonis bebas oleh hakim.
Pascaperistiw itu SBY membentuk TPF tapi hasil investigasinya belum diumumkan hingga kini. Dalam dokumen yang dikeluarkan KontraS, TPF diketuai oleh Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi.
Dalam laporan sementaranya dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti kuat pembunuhan Munir merupakan hasil kejahatan konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. (sur)