Pangarmatim: Pihak Asing Tak Boleh Namai Pulau di Indonesia
CNN Indonesia
Kamis, 12 Jan 2017 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto mengatakan pihak asing sama sekali tidak boleh memasuki, apalagi memberikan nama terhadap pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah Indonesia.
"Tidak boleh itu, sama sekali tidak boleh," kata Darwanto kepada CNNIndonesia.com di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/1).
Menurut Darwanto, masuknya pihak asing tersebut bisa menggangu kedaulatan Indonesia. Bahkan, kata dia, berpotensi untuk mencatut pulau-pulau itu menjadi hak paten negara di luar Indonesia.
"Menamai, mengkaji, mendata, itu semua menjadi tugas kami, tidak usah repot-repot mempersilakan pihak asing," kata Darwanto.
Namun, terkait dengan penanaman investor asing untuk mengembangkan potensi wisata di pulau-pulau itu, Darwanto tidak mempermasalahkannya, namun harus dijalankan dalam koridor yang ketat.
"Itu tidak masalah, asal jangan dikuasai. Tapi sepenuhnya saya tidak berurusan (dengan) investor," kata dia.
Sementara itu, terkait penertiban pulau-pulau kecil dan terluar, Darwanto menyebut pihaknya telah melakukan penelitian di beberapa wilayah timur RI.
Darwanto pun telah memerintahkan anggotanya agar membentuk tim guna melakukan kajian dan penelitian.
"Pulau Indonesia sangat banyak. Jadi setelah dilakukan penelitian itu ada ribuan yang belum diberi nama. Sesuai aturan internasional, pulau tak bernama kan harus segera dinamai, kami kaji ini, kami telusuri," kata dia.
Namun, hingga saat in, Darwanto belum bisa menyebutkan jumlah keseluruhan berapa pulau yang telah dikaji dan diberi nama sejak tahun 2005 lalu.
"Saya belum bisa sebutkan jumlahnya, karena datanya belum lengkap, jika dikatakan lama, memang lama. Ini kan proses, karena Indonesia memang sangat luas," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut Darwanto pemerintah telah melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk menertibkan pulau-pulau tersebut. Baik dari pihak pemerintah, maupun aparat keamanan.
"Semua stakeholder dilibatkan, saya yakin bisa segera selesai," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana mempersilakan investor asing untuk mengelola dan menamai sejumlah pulau yang hingga saat ini belum bernama. Menurut dia, ada sekitar 4000 pulau di Indonesia belum memiliki nama.
Menurut Luhut, salah satu negara yang tertarik mengelola pulau tak bernama di Indonesia adalah Jepang. Jepang, kata Luhut, tertarik untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara sebagai tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang.
Pemerintah terus melakukan upaya menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pasalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan cepat.
"Tidak boleh itu, sama sekali tidak boleh," kata Darwanto kepada CNNIndonesia.com di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/1).
Menurut Darwanto, masuknya pihak asing tersebut bisa menggangu kedaulatan Indonesia. Bahkan, kata dia, berpotensi untuk mencatut pulau-pulau itu menjadi hak paten negara di luar Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, terkait dengan penanaman investor asing untuk mengembangkan potensi wisata di pulau-pulau itu, Darwanto tidak mempermasalahkannya, namun harus dijalankan dalam koridor yang ketat.
Sementara itu, terkait penertiban pulau-pulau kecil dan terluar, Darwanto menyebut pihaknya telah melakukan penelitian di beberapa wilayah timur RI.
Darwanto pun telah memerintahkan anggotanya agar membentuk tim guna melakukan kajian dan penelitian.
"Pulau Indonesia sangat banyak. Jadi setelah dilakukan penelitian itu ada ribuan yang belum diberi nama. Sesuai aturan internasional, pulau tak bernama kan harus segera dinamai, kami kaji ini, kami telusuri," kata dia.
Namun, hingga saat in, Darwanto belum bisa menyebutkan jumlah keseluruhan berapa pulau yang telah dikaji dan diberi nama sejak tahun 2005 lalu.
"Saya belum bisa sebutkan jumlahnya, karena datanya belum lengkap, jika dikatakan lama, memang lama. Ini kan proses, karena Indonesia memang sangat luas," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut Darwanto pemerintah telah melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk menertibkan pulau-pulau tersebut. Baik dari pihak pemerintah, maupun aparat keamanan.
"Semua stakeholder dilibatkan, saya yakin bisa segera selesai," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana mempersilakan investor asing untuk mengelola dan menamai sejumlah pulau yang hingga saat ini belum bernama. Menurut dia, ada sekitar 4000 pulau di Indonesia belum memiliki nama.
Menurut Luhut, salah satu negara yang tertarik mengelola pulau tak bernama di Indonesia adalah Jepang. Jepang, kata Luhut, tertarik untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara sebagai tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang.
Pemerintah terus melakukan upaya menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pasalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan cepat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK