Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno mengatakan hingga saat ini distribusi pemberian
Kartu Pekerja bagi 300 ribu target penerima masih belum maksimal.
Sejak diluncurkan pada awal Januari 2018, serapan kepemilikan Kartu Pekerja itu baru mencapai 5 ribu.
"Saya lagi mendorong, Senin ini untuk menunjukkan kepada temen-teman dari Koalisi Buruh Jakarta bahwa kita perlu bantuan mereka karena Kartu Pekerja yang kita luncurkan itu sampai sekarang serapannya masih rendah sekali," kata Sandi di Jakarta, Sabtu (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp3,6 juta, Gubernur Anies Baswedan dan Sandi mencanangkan program peningkatan kesejahteraan pekerja melalui Kartu Pekerja.
Dengan kartu tersebut, para pekerja berpenghasilan UMP Jakarta bisa menggunakan bus Transjakarta gratis di semua koridor dan belanja di JakGrosir milik PD Pasar Jaya.
Di JakGrosir, para pekerja itu pun berhak memperoleh subsidi pangan seperti daging sapi, ayam, telur, dan beras.
Kendati demikian, serikat pekerja tetap menuntut kenaikan UMP dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,9 juta hingga Rp4 juta. Terlebih, jelang Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei mendatang.
Menurut Sandi, kepemilikan Kartu Pekerja akan sangat menguntungkan pekerja ketimbang hanya UMP yang dinaikkan. Dia mengaku belum ada pembahasan untuk mengubah angka UMP DKI 2018 yang sudah tercantum dalam peraturan gubernur (pergub).
"Sebetulnya enggak jadi isu di Jakarta karena kalau kebutuhan dari Kartu Pekerja itu dari segi pangan murahnya, transportasinya, dan dari bank DKI juga
Food Station dan Transjakarta itu akan memudahkan sekali untuk para buruh," kata Sandi.
Saat ini, Pemprov DKI masih akan menganalisis penyebab rendahnya serapan Kartu Pekerja tersebut.
"Tapi kita akan kaji lagi. Ada kemungkinan itu tepat tapi tidak didistribusikan dan disosialisasikan dengan baik. Mungkin butuh bantuan," kata Sandi.
(pmg)