Ombudsman: Penindakan Satgas Saber Pungli Tidak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan kinerja Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) tak efektif. Tim yang dibentuk sejak 2016 itu dinilai masih mengalami banyak hambatan selama berada di lapangan.

"Ya kecenderungannya tim satgas saber pungli ini tidak efektif dari sisi penindakan," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/7).

Adrianus mengatakan hambatan tersebut di antaranya dialami petugas yang kerap kebingungan menindaklanjuti hasil saber pungli di lapangan. Kemudian dari segi anggaran di sejumlah daerah ternyata tak berdampak signifikan pada hasil penindakan saber pungli.


"Dari segi anggaran ini agak tricky. Ada daerah yang anggaran sedikit tapi kinerja bagus, hasil saber punglinya justru banyak. Begitu pula sebaliknya," katanya.

Lihat juga: Ironi OTT dan Mandulnya Peran Pemda Cegah Korupsi

Masalah koordinasi antarlembaga yang terbentuk dalam tim satgas saber pungli juga dianggap tak berjalan maksimal. Menurutnya, pembentukan tim itu terkesan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Di sisi lain, ada indikasi kewenangan tim satgas saber pungli yang tumpang tindh dengan lembaga lain.

"Ini kesannya lebih banyak kerja polisi, padahal harusnya kan ramai-ramai. Misal seperti kejaksaan yang nolak kasus yang sudah ditangkap satgas. Polisi kan jadi dianggap kerja sendiri, main sendiri," katanya.

Kendati demikian, Adrianus tak menampik bahwa kinerja tim satgas saber pungli memang tak mudah. Menurutnya, pemerintah harus merumuskan kembali tugas dan tanggung jawab tim satgas saber pungli agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

Lihat juga: Saberman, Maskot Saber Pungli Sahabat Rakyat

Sementara itu dari hasil temuan Ombudsman pada Oktober 2017 hingga Januari 2018, Jawa Barat dan Papua termasuk wilayah yang jumlah anggaran penindakan saber punglinya paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Tercatat anggaran untuk kedua wilayah itu mencapai Rp5 miliar. Sementara hasil rampasan yang berhasil ditindak oleh tim satgas saber pungli sebesar Rp1,051 miliar.

Asisten Tim Pertahanan dan Keamanan Ombudsman Pramulya Kurniawan mengatakan anggaran sebenarnya bukan menjadi masalah utama tim satgas saber pungli. Jika melihat jumlah yang berhasil dirampas di wilayah Jabar, kata dia, jumlah itu terbilang sedikit bila dibandingkan dengan Bangka Belitung. Wilayah tersebut hanya menerima anggaran sekitar Rp203 juta. Namun hasil rampasan yang berhasil ditindak mencapai Rp645 juta.

"Dapat dilihat bahwa provinsi Babel yang memiliki anggaran tidak terlalu besar mampu menyelamatkan uang negara cukup besar. Artinya anggaran itu bukan mutlak hambatan mereka," ucap Pramulya.

Lihat juga: Curhat Sopir Truk ke Jokowi, Dishub DKI Gandeng Saber Pungli

Hasil temuan di Jakarta pun, lanjut dia, juga tak maksimal lantaran dari 182 tangkap tangan yang dilakukan tim 149 di antaranya dilimpahkan ke instansi lain.

Menurut Pramulya, koordinasi antarlembaga menjadi permasalahan utama yang membuat kinerja tim menjadi tak efektif. Selain itu, Standar Operation Procedure (SOP) dari masing-masing lembaga yang berbeda juga dinilai menghambat kinerja tim di lapangan.

"Karena banyak instansi yang tergabung, mereka punya SOP sendiri-sendiri. Ini yang membuat mereka tidak efektif," tuturnya.

Lihat juga: Catatan Saber Pungli: Kemdikbud Paling Banyak Diadukan

Sementara itu Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno mengakui masih banyak kendala yang dihadapi tim satgas saber pungli di lapangan. Hingga saat ini, pihaknya telah menindak 2.921 pungli dengan barang bukti yang disita sebsar Rp320 miliar.

"Kendala kita sering misalnya tangkap tangan di kabupaten, kemudian kita arahkan ke pengadilan tipikor. Tapi kan susah karena pengadilan tipikor adanya di provinsi," katanya.

Tim satgas saber pungli dibentuk untuk melakukan operasi tangkap tangan jika mendapatkan laporan tentang keberadaan pungli di masyarakat. Sampai saat ini, sebagian besar pungli masih terjadi di sektor pelayanan publik.

(DAL/gil)