Nada-nada Keberatan Ganjil Genap di Masa PSBB Transisi
CNN Indonesia
Senin, 08 Jun 2020 13:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi DKI Jakarta diiringi dengan rencana kebijakan pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor polisi ganjil genap untuk kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor. Meski belum berlaku, namun banyak pengendara yang keberatan dengan kebijakan itu.
Yolanda Permata Putri Syahtanjung, misalnya. Dia mengungkapkan rencana kebijakan tersebut akan sangat menyulitkan bagi dia saban hari harus pergi dan pulang kerja Depok-Jakarta.
"Saya termasuk yang tidak setuju dengan rencana kebijakan gage [ganjil genap] untuk motor ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/6).
Yola, sapaan akrabnya, menilai kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor tidak efektif dalam menekan angka penyebaran penularan virus corona (Covid-19). Sebab, Menurut dia, jika ganjil genap diterapkan, pengendara motor tak menutup kemungkinan akan 'lari' ke sarana transportasi umum yang kemungkinan besar bertambah volume penumpangnya.
"Di satu sisi saya paham ini untuk mengurangi penyebaran virus, tapi apakah kalau kita menaiki kendaraan umum menjadi solusi? Bukankah itu malah mempertinggi angka penyebaran. Selain itu, transportasi umum juga kini dibatasi waktu dan penumpang," katanya.
Perempuan berusia 24 tahun itu lantas meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempertimbangkan kembali secara matang rencana penerapan kebijakan ganjil genap dalam masa transisi ini. Kata dia, para pekerja kini sudah dalam posisi tertekan lantaran terkena dampak Covid-19 seperti pemotongan gaji dan penundaan tunjangan hari raya (THR).
"Kami para pekerja yang wajib bekerja dari kantor dengan ancaman potongan gaji dan PHK, untuk menggunakan kendaraan umum yang lebih berisiko tinggi penyebaran Covid-19," imbuh dia.
"Pemerintah harus lebih bijak dalam mengatur hal ini. Penggunaan motor untuk alasan pekerjaan harus diperbolehkan," lanjutnya.
Senada, Dwi Okta Kurniawan (24) juga menilai rencana kebijakan ganjil genap dalam masa transisi ini akan berakhir sia-sia. Pria yang setiap hari mengendarai sepeda motor ini juga tak memungkiri para pekerja banyak yang akan beralih ke sarana transportasi umum dan justru malah lebih berpotensi tertular.
"Ganjil genap kan katanya diadakan biar jalanan agak lengang, biar enggak seruwet dulu, apalagi motor juga kena, tapi gimana gage berlaku, orang-orang, atau saya pun naiknya transportasi umum. Dan itu bakal ramai sih," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan masa transisi tak ubahnya dengan tatanan kehidupan baru alias new normal. Pria yang bekerja di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur ini tidak setuju dengan penerapan new normal di saat angka penyebaran penularan Covid-19 belum landai.
"Saya sih sendiri enggak bisa terima dan enggak setuju dengan ada new normal karena angka kenaikan belum landai dan masih terus 'naik-naik ke puncak gunung'," tandasnya.
Ia menekankan jumlah kasus virus corona semestinya menjadi instrumen utama yang dipegang oleh Pemprov DKI dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.
"Tunggu landai deh, kan Pemprov orang-orang pintar, ya. Kalau saya ngasih saran juga enggak ahli dalam bidang itu," ucapnya.
Terkait dengan ganjil genap, ia menambahkan perusahaan atau pihak kantor seharusnya dapat menyediakan kendaraan untuk setiap pekerjanya. Hal itu semata-mata agar pekerja tidak terpapar virus karena ada di sarana transportasi umum.
"Boleh saja sih minta sarana sama kantor. Karena kalau transportasi umum juga bakal tidak membantu menekan penyebaran angka Covid-19," tukasnya.
Muhammad Ridwan (25) yang merupakan pengendara roda empat justru sudah berpikir menyiasati jika ganjil genap berlaku dalam masa transisi. Misalnya dengan menghindari sejumlah jalan yang terkena penerapan ganjil genap.
"Menyiasati dengan tidak melalui jalan-jalan yang memang terkena gage atau menunggu gage selesai, atau pagi hari jalan sebelum jalan gage berlaku sehingga sampai ke tempat kerja," kata warga Jakarta Utara yang berkantor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Ia menyoroti keterkaitan rencana pemberlakuan ganjil genap kendaraan roda dua dan empat pribadi dengan kemungkinan membludaknya sarana transportasi umum. Ridwan meminta pemerintah serius memperhatikan hal tersebut.
"Tapi transportasi umum dikedepankan misal armada ditambah dan fasilitas protokol kesehatan harus lebih ditekankan. Dan tidak ada lagi kerumunan," ucap dia.
"Nah, kerumunan ini kan cukup sulit karena pada jam masuk kerja dan pulang kerja, warga Jakarta khususnya dan warga di luar Jakarta akan memadati waktu tersebut. Seharusnya pemerintah memikirkan lagi situasi saat ini," tambahnya.
Untuk hari ini saja, Senin (8/6), tepat di hari pertama perkantoran mulai dibuka kembali, antrean mengular penumpang KRL terjadi di stasiun-stasiun penyangga ibu kota. Beberapanya, yakni di Stasiun Bekasi dan Depok Lama.
Diketahui, aturan ganjil genap di masa PSBB Transisi termuat dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi, Pasal 17 ayat 2 poin a.
"Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi poin tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kebijakan tersebut belum berlaku pada pekan ini. Ia menuturkan pihaknya masih memantau kondisi lalu lintas dalam pekan pertama masa transisi untuk kemudian dievaluasi.
Kebijakan aturan ganjil genap di wilayah Jakarta sebelumnya tidak berlaku selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April lalu.
Pun demikian Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut aturan ganjil genap belum akan diterapkan. Jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi PSBB, ganjil genap itu akan diatur secara rinci dalam Surat Keputusan Gubernur. (ryn/osc)
[Gambas:Video CNN]
Yolanda Permata Putri Syahtanjung, misalnya. Dia mengungkapkan rencana kebijakan tersebut akan sangat menyulitkan bagi dia saban hari harus pergi dan pulang kerja Depok-Jakarta.
"Saya termasuk yang tidak setuju dengan rencana kebijakan gage [ganjil genap] untuk motor ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di satu sisi saya paham ini untuk mengurangi penyebaran virus, tapi apakah kalau kita menaiki kendaraan umum menjadi solusi? Bukankah itu malah mempertinggi angka penyebaran. Selain itu, transportasi umum juga kini dibatasi waktu dan penumpang," katanya.
"Kami para pekerja yang wajib bekerja dari kantor dengan ancaman potongan gaji dan PHK, untuk menggunakan kendaraan umum yang lebih berisiko tinggi penyebaran Covid-19," imbuh dia.
"Pemerintah harus lebih bijak dalam mengatur hal ini. Penggunaan motor untuk alasan pekerjaan harus diperbolehkan," lanjutnya.
Senada, Dwi Okta Kurniawan (24) juga menilai rencana kebijakan ganjil genap dalam masa transisi ini akan berakhir sia-sia. Pria yang setiap hari mengendarai sepeda motor ini juga tak memungkiri para pekerja banyak yang akan beralih ke sarana transportasi umum dan justru malah lebih berpotensi tertular.
"Ganjil genap kan katanya diadakan biar jalanan agak lengang, biar enggak seruwet dulu, apalagi motor juga kena, tapi gimana gage berlaku, orang-orang, atau saya pun naiknya transportasi umum. Dan itu bakal ramai sih," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan masa transisi tak ubahnya dengan tatanan kehidupan baru alias new normal. Pria yang bekerja di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur ini tidak setuju dengan penerapan new normal di saat angka penyebaran penularan Covid-19 belum landai.
"Saya sih sendiri enggak bisa terima dan enggak setuju dengan ada new normal karena angka kenaikan belum landai dan masih terus 'naik-naik ke puncak gunung'," tandasnya.
Ia menekankan jumlah kasus virus corona semestinya menjadi instrumen utama yang dipegang oleh Pemprov DKI dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.
"Tunggu landai deh, kan Pemprov orang-orang pintar, ya. Kalau saya ngasih saran juga enggak ahli dalam bidang itu," ucapnya.
Terkait dengan ganjil genap, ia menambahkan perusahaan atau pihak kantor seharusnya dapat menyediakan kendaraan untuk setiap pekerjanya. Hal itu semata-mata agar pekerja tidak terpapar virus karena ada di sarana transportasi umum.
"Boleh saja sih minta sarana sama kantor. Karena kalau transportasi umum juga bakal tidak membantu menekan penyebaran angka Covid-19," tukasnya.
Muhammad Ridwan (25) yang merupakan pengendara roda empat justru sudah berpikir menyiasati jika ganjil genap berlaku dalam masa transisi. Misalnya dengan menghindari sejumlah jalan yang terkena penerapan ganjil genap.
"Menyiasati dengan tidak melalui jalan-jalan yang memang terkena gage atau menunggu gage selesai, atau pagi hari jalan sebelum jalan gage berlaku sehingga sampai ke tempat kerja," kata warga Jakarta Utara yang berkantor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Ia menyoroti keterkaitan rencana pemberlakuan ganjil genap kendaraan roda dua dan empat pribadi dengan kemungkinan membludaknya sarana transportasi umum. Ridwan meminta pemerintah serius memperhatikan hal tersebut.
"Tapi transportasi umum dikedepankan misal armada ditambah dan fasilitas protokol kesehatan harus lebih ditekankan. Dan tidak ada lagi kerumunan," ucap dia.
"Nah, kerumunan ini kan cukup sulit karena pada jam masuk kerja dan pulang kerja, warga Jakarta khususnya dan warga di luar Jakarta akan memadati waktu tersebut. Seharusnya pemerintah memikirkan lagi situasi saat ini," tambahnya.
Untuk hari ini saja, Senin (8/6), tepat di hari pertama perkantoran mulai dibuka kembali, antrean mengular penumpang KRL terjadi di stasiun-stasiun penyangga ibu kota. Beberapanya, yakni di Stasiun Bekasi dan Depok Lama.
Diketahui, aturan ganjil genap di masa PSBB Transisi termuat dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi, Pasal 17 ayat 2 poin a.
"Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian bunyi poin tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kebijakan tersebut belum berlaku pada pekan ini. Ia menuturkan pihaknya masih memantau kondisi lalu lintas dalam pekan pertama masa transisi untuk kemudian dievaluasi.
Kebijakan aturan ganjil genap di wilayah Jakarta sebelumnya tidak berlaku selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April lalu.
Pun demikian Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut aturan ganjil genap belum akan diterapkan. Jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi PSBB, ganjil genap itu akan diatur secara rinci dalam Surat Keputusan Gubernur. (ryn/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK