Epidemiolog Anggap Mustahil Pemerintah Terapkan Herd Immunity

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menganggap mustahil jika pemerintah Indonesia ingin memberlakukan herd immunity dalam menghadapi penularan virus corona (Covid-19). Sangat berisiko, sehingga kecil kemungkinan herd immunity diberlakukan.

Herd immunity merupakan kondisi saat sebagian besar orang dalam suatu kelompok tertular lalu sembuh dan memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Penerapan herd immunity secara alamiah artinya membiarkan orang-orang terinfeksi virus hingga 70 persen.

"Bayangkan di Indonesia penduduknya ada sekitar 267 juta. Kalau membiarkan 70 persen terinfeksi itu tidak mungkin," kata Miko saat dihubungi, Jumat (7/8).

Diketahui, pemerintah sudah melonggarkan kegiatan masyarakat di area publik. Masyarakat kini bisa kembali beraktivitas di tempat umum namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Miko, pelonggaran tersebut bukan berarti pemerintah ingin memberlakukan herd immunity. Dia menganggap kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi saat ini tak sama dengan kebijakan herd immunity.

Terlebih, herd immunity juga ditentang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lantaran dianggap berisiko sepanjang belum ada vaksin untuk Covid-19.

"Herd immunity bisa diterapkan kalau sudah ada vaksin. Kita baru ada vaksin tahun depan, jadi kita lihat saja kemungkinan herd immunity," ujar Miko.

Masyarakat masih diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga pakar epidemiologi menganggap tidak benar jika ada anggapan pemerintah ingin menerapkan herd immunity dalam menghadapi pandemi virus corona (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Miko tak menampik penanganan Covid-19 saat ini belum optimal. Banyak kendala yang harus dihadapi, khususnya di daerah, terkait pelonggaran hingga jumlah tes. Kasus terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah.

Akan tetapi, pemerintah sebenarnya telah memiliki indikator untuk tetap mengawasi persebaran Covid-19. Indikator ini pula yang digunakan untuk menentukan zona risiko wilayah Covid-19.

"Satgas kan pasti punya indikator-indikator yang diperhatikan ada indikator epidemiologi, public health, dan fasilitas kesehatan. Jelas ada indikatornya, jadi ya tidak benar juga kalau disebut membiarkan," ucapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga baru saja menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2020. Di sana diatur soal sanksi, sehingga masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan guna menekan laju penularan virus corona.

Berdasarkan data 6 Agustus 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 118.753. Dari jumlah tersebut, 75.645 sembuh dan 5.521 meninggal dunia.

Sejumlah daerah diketahui mulai melonggarkan pembatasan dengan membuka kembali aktivitas dan fasilitas publik. Salah satunya Jakarta yang tak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepenuhnya dan mengganti dengan PSBB transisi.

"Ini pelaksanaan di daerah masing-masing memang tidak optimal. Seperti indikator tes, lab di daerah nggak ditambah juga. Kemudian isolasi kasus, tracking kasus dilakukan tapi isolasi tidak dipantau dengan baik. Jadinya stagnan di daerah," tuturnya.