Kritik Jadwal Vaksinasi Covid saat Izin BPOM Belum Terbit
CNN Indonesia
Kamis, 07 Jan 2021 14:12 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Petugas kesehatan mengikuti simulasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, 18 Desember 2020. (ANTARA FOTO/Jojon)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah RI tengah memasuki episode terbaru penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 setelah berhasil mendatangkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac, China.
Pemerintah telah mengedarkannya ke masing-masing provinsi sesuai jatah masing-masing untuk kelompok prioritas sejak akhir pekan lalu. Vaksin Sinovac adalah satu-satunya merek yang telah dipegang Indonesia untuk Covid-19 sejauh ini.
Bukan hanya itu, pada awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dimulai Rabu (13/1), berawal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan anggota Kabinet Indonesia Maju.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1), di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/1) seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Dalam Negeri.
Dalam keterangan pers itu, disebutkan bahwa pada hari berikutnya, proses vaksinasi akan dilanjutkan secara serentak bagi tenaga kesehatan. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Tangerang Selatan (Banten) pun telah mengumumkan tanggal atau pekan pelaksanaan vaksinasi Covid di daerah masing-masing.
Akan tetapi, di tengah kecepatan pemerintah pusat maupun daerah mengumumkan tanggal mula pelaksanaan vaksinasi, ternyata vaksin Sinovac belum mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
Para pakar kesehatan masyarakat di Indonesia pun memiliki pandangannya sendiri atas polemik langkah pemerintah mengumumkan jadwal vaksinasi saat hasil uji klinis fase III dan izin edar dari BPOM keluar tersebut.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai tindakan yang tidak sabar dan gegabah. Hermawan lantas menyayangkan tindakan pemerintah tersebut, karena selama ini banyak pihak yang meminta masyarakat tidak percaya begitu saja informasi terkait vaksin yang belum dipastikan kebenarannya, dan menunggu info resmi dari BPOM.
"Tetapi justru bagian dari pemerintah sendiri yang tidak sabar dan cenderung gegabah, termasuk menyampaikan beberapa poin komunikasi melalui media, seolah-olah semua ini sudah dipastikan," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/1).
Presiden RI Joko Widodo (kanan) saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 18 November 2020. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Menurut dia, tindakan pemerintah mengumumkan itu memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membuat BPOM, mau tidak mau, mengeluarkan izin yang harus linear dengan kebijakan pemerintah. Sementara yang kedua, kata dia, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat.
"Kedua untuk memberikan keyakinan berlebihan kepada publik. Ini dikhawatirkan membuat publik menjadi permisif, karena overestimated pemerintah sehingga publik abai protokol dan perilaku pencegahan Covid-19," kata Hermawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan pengumuman dari BPOM menjadi penting karena untuk memastikan efikasi Sinovac. Selain itu, untuk mengetahui gambaran dari periode imunitas yang muncul setelah divaksin.
"Misal sudah tervaksinasi, apakah periode imunutas yang muncul ini bertahan dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun atau dua tahun, itu akan menentukan ketersediaan vaksin berikutnya," ujar Hermawan.
"Jadi kita harap pemerintah dan masyarakat sabar menunggu. Kita percayakan kepada unsur pemerintah itu juga, yakni BPOM, supaya clear dan clean," tambahnya.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyatakan dalam kondisi pandemi, pejabat publik harus memperhatikan komunikasi resiko terhadap masyarakat.
Kaitannya dengan vaksin, ia meminta pejabat untuk taat asas dan prosedur sebelum menyampaikan sesuatu kepada publik.
"Kita perlu tunjukkan taat asas, tunggu hasil penelitian dari Unpad dan jadi hasil rujukan BPOM, setelah (izin) keluar baru vaksin bisa digunakan, disuntikkan, dipertontonkan," kata Dicky.
Epidemiolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Panji Fortuna menilai pengumuman dari pemerintah soal jadwal vaksinasi saat hasil uji klinis dan izin BPOM belum ada itu harus dianggap sebagai suatu yang tentatif alias masih bisa berubah.
"Itu harus dianggap sebagai suatu jadwal yang tentatif, karena menunggu izin BPOM," kata Panji.
Ia tak memungkiri bahwa tindakan pemerintah yang mengumumkan jadwal vaksinasi meski izin belum keluar itu memberikan kesan adanya tekanan kepada BPOM. Meskipun demikian, Panji tetap yakin BPOM alam independen dan disiplin terhadap aturan dalam mengeluarkan izin.
"Saya yakin BPOM tahu resiko kalau tunduk kepada tekanan, kalau misal ada tekanan ya, karena BPOM ini kan yang keluarkan banyak izin, makanan, obat. Punya reputasi yang harus dipertahankan, kalau kepercayaan masyarakat turun, bisa repot," ucap dia.
Sejauh pengamatannya, Panji menilai sangat kecil kemungkinkan izin darurat ditolak ataupun tidak dikeluarkan BPOM.
Menurut dia juga, tidak perlu waktu lama untuk mengeluarkan izin jika data yang diberikan dari tim peneliti uji klinis fase III vaksin Sinovac ke BPOM menunjukkan hasil yang bagus.
"Kalau data bagus, sebenarnya tidak perlu waktu lama BPOM untuk keluarkan izin, tanggal 8 [Januari] infonya data dari Bio Farma masuk ke BPOM. Saya yakin dari Turki dan Brazil juga sudah masuk, saya pikir tidak perlu waktu lama," ucap Panji.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari BPOM, Lucia Riska Andalusia mengatakan akan mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia secepatnya.
Lucia menegaskan, hingga kini EUA vaksin Covid-19 Sinovac belum dikeluarkan BPOM. Pihaknya masih menunggu kelengkapan data dari tim peneliti uji klinis fase III vaksin Sinovac yang berada di Bandung.
"EUA belum, pastinya kami upayakan secepatnya setelah menerima data lengkap. Agar penyuntikan dapat segera diberikan," kata Lucia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).
Sehari sebelumnya, Manajer Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad Eddy Fadlyana menjanjikan pihaknya mengirim laporan interim uji klinis fase III vaksin Sinovac ke BPOM pada pekan ini, paling tidak 8 Januari 2021. Selanjutnya, kata dia, BPOM lah yang akan mengumumkan hasilnya, termasuk kajian keampuhan atau efikasi dan keamanan vaksin Covid-19.
"[Diumumkan] tanggal 15 Januari oleh BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]," ujar Manajer Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad Eddy Fadlyana melalui pesan singkat, Senin (4/1).
Pemerintah RI tengah memasuki episode terbaru penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 setelah berhasil mendatangkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac, China.
Pemerintah telah mengedarkannya ke masing-masing provinsi sesuai jatah masing-masing untuk kelompok prioritas sejak akhir pekan lalu. Vaksin Sinovac adalah satu-satunya merek yang telah dipegang Indonesia untuk Covid-19 sejauh ini.
Bukan hanya itu, pada awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dimulai Rabu (13/1), berawal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan anggota Kabinet Indonesia Maju.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1), di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/1) seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Dalam Negeri.
Dalam keterangan pers itu, disebutkan bahwa pada hari berikutnya, proses vaksinasi akan dilanjutkan secara serentak bagi tenaga kesehatan. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Tangerang Selatan (Banten) pun telah mengumumkan tanggal atau pekan pelaksanaan vaksinasi Covid di daerah masing-masing.
Akan tetapi, di tengah kecepatan pemerintah pusat maupun daerah mengumumkan tanggal mula pelaksanaan vaksinasi, ternyata vaksin Sinovac belum mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
Para pakar kesehatan masyarakat di Indonesia pun memiliki pandangannya sendiri atas polemik langkah pemerintah mengumumkan jadwal vaksinasi saat hasil uji klinis fase III dan izin edar dari BPOM keluar tersebut.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai tindakan yang tidak sabar dan gegabah. Hermawan lantas menyayangkan tindakan pemerintah tersebut, karena selama ini banyak pihak yang meminta masyarakat tidak percaya begitu saja informasi terkait vaksin yang belum dipastikan kebenarannya, dan menunggu info resmi dari BPOM.
"Tetapi justru bagian dari pemerintah sendiri yang tidak sabar dan cenderung gegabah, termasuk menyampaikan beberapa poin komunikasi melalui media, seolah-olah semua ini sudah dipastikan," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/1).
Presiden RI Joko Widodo (kanan) saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 18 November 2020. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Menurut dia, tindakan pemerintah mengumumkan itu memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membuat BPOM, mau tidak mau, mengeluarkan izin yang harus linear dengan kebijakan pemerintah. Sementara yang kedua, kata dia, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat.
"Kedua untuk memberikan keyakinan berlebihan kepada publik. Ini dikhawatirkan membuat publik menjadi permisif, karena overestimated pemerintah sehingga publik abai protokol dan perilaku pencegahan Covid-19," kata Hermawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan pengumuman dari BPOM menjadi penting karena untuk memastikan efikasi Sinovac. Selain itu, untuk mengetahui gambaran dari periode imunitas yang muncul setelah divaksin.
"Misal sudah tervaksinasi, apakah periode imunutas yang muncul ini bertahan dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun atau dua tahun, itu akan menentukan ketersediaan vaksin berikutnya," ujar Hermawan.
"Jadi kita harap pemerintah dan masyarakat sabar menunggu. Kita percayakan kepada unsur pemerintah itu juga, yakni BPOM, supaya clear dan clean," tambahnya.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyatakan dalam kondisi pandemi, pejabat publik harus memperhatikan komunikasi resiko terhadap masyarakat.
Kaitannya dengan vaksin, ia meminta pejabat untuk taat asas dan prosedur sebelum menyampaikan sesuatu kepada publik.
"Kita perlu tunjukkan taat asas, tunggu hasil penelitian dari Unpad dan jadi hasil rujukan BPOM, setelah (izin) keluar baru vaksin bisa digunakan, disuntikkan, dipertontonkan," kata Dicky.
Dugaan Jadwal Vaksinasi Masih Tentatif
Simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, 22 Oktober 2020. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Epidemiolog dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Panji Fortuna menilai pengumuman dari pemerintah soal jadwal vaksinasi saat hasil uji klinis dan izin BPOM belum ada itu harus dianggap sebagai suatu yang tentatif alias masih bisa berubah.
"Itu harus dianggap sebagai suatu jadwal yang tentatif, karena menunggu izin BPOM," kata Panji.
Ia tak memungkiri bahwa tindakan pemerintah yang mengumumkan jadwal vaksinasi meski izin belum keluar itu memberikan kesan adanya tekanan kepada BPOM. Meskipun demikian, Panji tetap yakin BPOM alam independen dan disiplin terhadap aturan dalam mengeluarkan izin.
"Saya yakin BPOM tahu resiko kalau tunduk kepada tekanan, kalau misal ada tekanan ya, karena BPOM ini kan yang keluarkan banyak izin, makanan, obat. Punya reputasi yang harus dipertahankan, kalau kepercayaan masyarakat turun, bisa repot," ucap dia.
Sejauh pengamatannya, Panji menilai sangat kecil kemungkinkan izin darurat ditolak ataupun tidak dikeluarkan BPOM.
Menurut dia juga, tidak perlu waktu lama untuk mengeluarkan izin jika data yang diberikan dari tim peneliti uji klinis fase III vaksin Sinovac ke BPOM menunjukkan hasil yang bagus.
"Kalau data bagus, sebenarnya tidak perlu waktu lama BPOM untuk keluarkan izin, tanggal 8 [Januari] infonya data dari Bio Farma masuk ke BPOM. Saya yakin dari Turki dan Brazil juga sudah masuk, saya pikir tidak perlu waktu lama," ucap Panji.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari BPOM, Lucia Riska Andalusia mengatakan akan mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia secepatnya.
Lucia menegaskan, hingga kini EUA vaksin Covid-19 Sinovac belum dikeluarkan BPOM. Pihaknya masih menunggu kelengkapan data dari tim peneliti uji klinis fase III vaksin Sinovac yang berada di Bandung.
"EUA belum, pastinya kami upayakan secepatnya setelah menerima data lengkap. Agar penyuntikan dapat segera diberikan," kata Lucia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).
Sehari sebelumnya, Manajer Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad Eddy Fadlyana menjanjikan pihaknya mengirim laporan interim uji klinis fase III vaksin Sinovac ke BPOM pada pekan ini, paling tidak 8 Januari 2021. Selanjutnya, kata dia, BPOM lah yang akan mengumumkan hasilnya, termasuk kajian keampuhan atau efikasi dan keamanan vaksin Covid-19.
"[Diumumkan] tanggal 15 Januari oleh BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]," ujar Manajer Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad Eddy Fadlyana melalui pesan singkat, Senin (4/1).
Presiden RI Joko Widodo (kanan) saat meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 18 November 2020. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)