Tudingan Ali Lubis dan Kerja Anies Tangani Corona di Jakarta

Seruan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis. Ia menekankan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya.

"Anies nyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali beberapa waktu lalu.

Desakan itu Ali lontarkan merespons rencana Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Ia menduga mantan rektor Universitas Paramadina tak sanggup mengendalikan pandemi di wilayahnya.

Celotehan Ali berujung perdebatan di sisi internal Gerindra. Ini tak terlepas dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang merupakan ketua DPD Gerindra Jakarta.

Terlepas dari teguran yang diterima Ali, DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi penyumbang kasus terbanyak di Indonesia. Pada Selasa (26/1), DKI berada di posisi kedua dengan kasus positif Covid-19 terbanyak, mencapai 2.314 kasus.

Akumulasi kasus positif di DKI mencapai 254.580 kasus, di mana 23.462 kasus masif aktif, 227.010 sudah sembuh dan 4.108 kasus meninggal dunia.

Mengutip corona.jakarta.go.id, persentase kasus positif dalam sepekan di DKI berada di angka 15,5 persen, masih di bawah nasional yang mencapai 28,3 persen.

Tingkat kematian di DKI juga lebih rendah, yakni 1,6 persen dibanding nasional yang mencapai 2,8 persen. Sementara tingkat kesembuhan di DKI 89,2 persen, lebih tinggi dari nasional dengan 81 persen.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra mengakui DKI Jakarta merupakan penyumbang pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) terbanyak di Indonesia.

Dalam sepekan terakhir terdapat 135.119 orang yang diperiksa di DKI. Ini berlipat-lipat dari standar WHO, yang menargetkan pemeriksaan dilakukan kepada setidaknya 10.645 orang di kota itu.

"Dengan demikian di antara provinsi lain DKI termasuk yang paling bagus untuk testing, tracing dan treatment," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (27/1)

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Infografis perjalanan sejuta kasus Covid-19 di Indonesia

Tapi, upaya itu menurut Hermawan masih kurang. Ia menilai DKI masih jauh dari berhasil mengendalikan kasus Covid-19. Secara epidemiologis, wabah bisa dibilang terkendali jika persentase laju penularan terkendali dan menurun selama 14 hari berturut-turut.

Namun, kata Hermawan, kondisi tersebut tak pernah terjadi di Jakarta. Grafik kasus harian sejak Maret 2021 masih fluktuatif, bahkan meningkat tajam sepanjang Januari 2021. Ia menyebut embatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi tak punya efek signifikan.

Menurut Hermawan, penguatan kesehatan masyarakat di level komunitas juga masih rendah. Ia menilai perlu penguatan sosialisasi dan kampanye pencegahan Covid-19 hingga ke level kelurahan dan RT/RW.

"Seberapapun cepat kita menyiapkan fasilitas perawatan, tidak akan mampu mengejar kecepatan transmisi. Kenyataannya saat ini, dikala semua rumah sakit rujukan covid penuh," ujarnya.

Hermawan mengatakan penanganan pandemi juga tak akan efektif jika hanya maksimal di beberapa daerah. Untuk itu, katanya, pemerintah pusat punya tanggung jawab besar untuk memastikan upaya memerangi wabah dilakukan secara merata.

Saat ini tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 di Ibu Kota juga masih tinggi. Diketahui, terdapat sekitar 23.462 orang yang perlu dirawat maupun melakukan isolasi mandiri.

Berdasarkan data keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di Jakarta yang diunggah akun instagram Pemprov DKI, per Minggu (24/1), tercatat persentase keterpakaian tempat tidur isolasi di 101 RS rujukan mencapai angka 86 persen dari 8.055 tempat tidur.

Sementara persentase keterpakaian tempat tidur ICU mencapai angka 86 persen dari total 1.097 tempat tidur. Namun, sekitar 24 hingga 30 persen pasien yang dirawat merupakan warga luar DKI. Pemprov pun berencana menambah jumlah RS rujukan Covid-19.

Selain keterisian RS, lahan makam untuk jenazah yang dimakamkan protap Covid-19 yang terus berkurang. TPU khusus yang disediakan Pemprov DKI saat ini tak bisa menampung jenazah yang datang silih berganti. Pemprov DKI pun menambah TPU khusus Covid-19.

Total luas lahan yang disiapkan mencapai 3,3 hektare. Diperkirakan seluruh lahan itu akan menampung 8.800 jenazah jika selesai dibangun. TPU tersebut antara lain di Srengseng Sawah, Kampung Dukuh, Semper, Joglo, hingga Bambu Wulung.

Untuk menekan laju penyebaran virus corona, Anies pun kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 8 Februari. Ia tak berani mengambil kebijakan PSBB ketat seperti awal pandemi Covid-19 atau pada pertengahan September 2020.