Bedah Data Kasus Covid-19 Selama Dua Babak PPKM Jawa-Bali

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menilai ketidakberhasilan PPKM dua babak dalam menekan transmisi virus corona terjadi karena pemerintah kurang serius menyusun dan memastikan formula sebuah kebijakan baru.

Menurut Windhu, pemerintah lebih kerap bermain-main dalam pemilihan istilah pembatasan sosial, alih-alih menerapkan kebijakan yang tepat guna dan sesuai ilmu epidemiologi.

"Lha wong PPKM setengah hati, nggak menyeluruh. Pulau Jawa-Bali tapi ya hanya beberapa wilayah saja yang PPKM. Kan itu tetap tidak bisa membatasi mobilitas penduduk di wilayah yang dikira aman itu," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (8/2).

Windhu mengingatkan bahwa sebaran kasus positif Covid-19 di Indonesia pun masih samar. Sehingga, zonasi atau pemetaan wilayah aman dan tidak aman pun tidak lagi relevan. Karena itu menurut dia jika pemerintah memang bertekad serius, maka seharusnya PPKM diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Bali.

Pada dua jilid PPKM sebelumnya, pemerintah diketahui memilih untuk menerapkan hanya di sebagian wilayah. Ada empat parameter yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memilih daerah yang wajib melaksanakan PPKM.

Yang pertama, daerah tersebut memiliki tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kedua, tingkat kesembuhan berada di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Terakhir, keempat, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit melebihi angka 70 persen.

Hal lain yang diingatkan Windhu ialah soal perbaikan 3T berupa testing, tracing (pelacakan) dan, treatment (perawatan), sehingga sebaran kasus bisa segera terdeteksi dan ditangani dengan baik. Dia pun menilai 3T yang baik dapat menolong potensi kolapsnya rumah sakit yang menjadi bagian hilir pandemi ini.

"Upaya di hulu itu penting, jangan kuratif dulu. Ya jelas rumah sakit penuh terus, lha wong testing sama tracingnya tidak maksimal, perbandingannya harus 1:30," pungkas Windhu.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai kebijakan PPKM hanyalah sebuah jargon untuk memperlihatkan kinerja pemerintah di tengah pandemi.

Masdalina juga tak menampik bila PPKM berjalan tidak efektif, sebab ia menghitung besaran upaya tes dan telusur pemerintah pun tak lagi kencang. Meski sebaran kasus Covid-19 di Indonesia kata dia, menyerupai fenomena gunung es atau masih menyimpan banyak kasus yang tak terdeteksi.

"Jadi tidak efektif kenapa, karena tidak ada pengetatan, walaupun katanya dilaksanakan di Jawa Bali, tapi tidak ada. Saya menyebutnya hanya jargon, hanya keputusan politik supaya masyarakat melihat 'oh ini pemerintah kerja', tapi gak ada implementasinya di lapangan," kata Masdalina.

Ia juga menyampaikan, faktor implementasi kebijakan sangat mempengaruhi meluasnya penularan Covid-19 di Tanah Air. Sehingga meskipun tracing ditingkatkan, tapi kegiatan non-esensial yang semestinya dibatasi--seperti aktivitas mal--tetap dibuka, maka potensi penularan kian besar lantaran tidak ada pembatasan mobilitas.

"Kita lihat di lapangan itu tidak pembatasan mobilitas orang, mal tetap buka diperpanjang malah, transjakarta beroperasi, KRL, stasiun, terminal, tetap banyak orang, tetap jalan, jadi upaya mengurangi mobilitasnya itu tidak ada, tidak terlihat di masa PPKM," pungkas Masdalina.

Catatan Satgas Penanganan Covid-19 hingga Minggu (7/2) menunjukkan kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.157.837 orang dengan 176.291 kasus positif. Dari total kasus, sebanyak 949.990 orang dinyatakan sembuh dan 31.556 orang meninggal dunia.