Rangkuman Covid: Polemik Rachel Vennya Hingga Klaster DIY

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengklaim pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan tambahan guna mengantisipasi potensi terjadinya gelombang tiga virus corona yang diprediksi sejumlah ahli kesehatan bakal terjadi di akhir tahun maupun awal tahun.

"Saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan antisipasi lonjakan kasus khususnya dalam menghadapi pelaksanaan acara besar, periode libur panjang, maupun hari raya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Lihat Juga : Daftar Aturan Masuk ke Indonesia, Wajib Pakai PeduliLindungi

Wiku melanjutkan, saat ini yang perlu menjadi fokus bersama adalah penegakan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan covid-19 bagi segenap masyarakat. Sementara itu, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan strategi surveilans dan juga capaian program vaksinasi nasional.

Pemerintah Diminta Batalkan Negosiasi Molnupiravir

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mendorong agar pemerintah mengurungkan rencana negosiasi dengan perusahaan farmasi Merck yang tengah memproduksi pil Molnupiravir.

Pandu menilai, pemerintah sebaiknya fokus untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia melalui vaksinasi yang setidaknya sudah terbukti meminimalisir penularan. Pun sejauh ini menurutnya Molnupiravir belum mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat (FDA).

Usul Uji Klinik Ivermectin Dihentikan

Epidemiolog FKM UI Pandu Riono juga mengusulkan agar pemerintah menghentikan uji klinik fase II Ivermectin sebagai obat penanganan pasien terinfeksi virus corona (covid-19) di Indonesia.

Pandu mengatakan, sejauh ini belum ada lembaga sains maupun Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang memberikan lampu hijau Ivermectin sebagai obat covid-19. Lagi pula, penanganan pandemi covid-19 di Indonesia menurutnya lebih baik difokuskan pada akselerasi program vaksinasi nasional terlebih dahulu.

Lihat Juga : Epidemiolog Minta Pemerintah Batalkan Niat Beli Molnupiravir

Lobi Syarat Vaksin Umrah Belum Tuntas

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih berproses melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi agar calon jemaah umrah Indonesia yang telah disuntik dua dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm itu, cukup sebagai persyaratan umrah.

Negosiasi itu menyusul pemerintahan Raja Salman yang mengharuskan WNI penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm menerima suntikan booster sebelum berangkat umrah. Hal itu terjadi lantaran Saudi masih menetapkan empat jenis vaksin sebagai syarat sah bepergian ke negara kerajaan tersebut.

Capaian Dosis Vaksin RI

Kemenkes per Kamis (14/10) Pukul 12.00 WIB mencatat baru 104.308.702 orang yang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara baru 60.422.073 orang yang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 50,08 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 29,01 persen. Untuk itu, opsi vaksin booster menurutnya masih belum etis untuk dilakukan.

Update Covid 14 Oktober 2021

Data harian yang dirilis Satgas Covid-19 per hari ini, Kamis (14/10) mencatat terdapat penambahan kasus covid-19 baru sebanyak 1.053 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 1.715 kasus, dan 37 kasus meninggal baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 4.232.099 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 4.069.399 orang dinyatakan pulih, 19.852 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 142.848 lainnya meninggal dunia.

Lihat Juga : Pakar Usul Uji Klinik Ivermectin di Indonesia Dihentikan