Klarifikasi Tim Bayangan, Nadiem Dicecar Komisi X DPR

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dicecar anggota DPR terkait pengelolaan dunia pendidikan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi X pada Senin (26/9).

Dalam rapat tersebut, Nadiem pun mengklarifikasi terkait pernyataannya dalam acara di markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) soal tim bayangan (shadow teams) di Kemendikbudristek.

Lihat Juga : Nadiem Buka-bukaan soal Polemik 400 Anggota Tim Bayangan Kemendikbud

Salah satunya, anggota DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah yang mencecar Nadiem dan jajarannya, terutama terkait nasib guru honorer hingga pendidikan di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar)

Anita awalnya menyinggung soal pidato Nadiem di dalam rangkaian agenda United Nations Transforming Education Summit di markas PBB beberapa waktu lalu. Pidato Nadiem di markas PBB itu pun sempat diunggah di media sosial instagramnya.

Anita mengaku tak bisa memberikan tepuk tangan kepada Nadiem lantaran masih banyak permasalahan di dunia pendidikan. Dia menyebut apa yang dikatakan Nadiem di PBB bertolak belakang dengan kenyataannya.

"Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena merasa hebat, tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI, apalagi kami yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat masih ada," kata Anita dalam rapat bersama DPR Komisi X, Jakarta, Senin (27/9) yang dilihat dari situs Youtube alat kelengkapan dewan tersebut.

Anita juga menyinggung soal tim bayangan yang dibuat Nadiem. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang membanggakan.

"Saya dengar di PBB anda bilang dengan bangganya ada 400 anggota tim bayangan. pPertanyaan saya, apa dampak positifnya? Apa dampak positifnya buat Indonesia?  Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T?" tanya dia kepada Nadiem.

"Terus 400 anggota tim bayangan itu apa kebanggaannya, apa yang mereka lakukan sehingga kita harus bangga dengan anda?" imbuh anggota dewan dari Dapil NTT II tersebut.

Sebelumnya, Anita membeberkan satu persatu permasalahan pendidikan di Indonesia dalam rapat Komisi X dengan Mendikbud Nadiem dan jajarannya tersebut.

Pertama, soal inkonsistensi program dan anggaran. Anita menyebut ada selisih yang jauh anggaran yang dilaporkan sebelumnya dengan yang terbaru.

"Pak menteri itu di Ditjen Pendidikan Tinggi itu ada selisih lagi. Ada selisih sekitar 7 miliar apa 7 triliun ini. Saya bingung jadinya," ucapnya.

Lalu dia mulai menyinggung soal nasib guru. Menurut dia, banyak guru honorer yang lolos PPPK, tetapi belum mendapat gaji.

"Sampai saat ini pak masih banyak guru-guru yang menangis, 'kami menerima gaji, makan apa kami, kami sudah lulus passing grade tapi mana gaji kami. Kami sudah tidak bekerja lagi, anak kami mau makan apa?'," ucap dia menyampaikan suara guru- guru yang diterimanya.

"Dengar itu dong pak menteri itu yang harus anda pikirkan kalau harus ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Lihat Juga : Nama SNMPTN dan SBMPTN Berubah Jadi SNBP dan SNBT pada 2023

Anggota Komisi X DPR lainnya dari Fraksi Gerindra, Nuroji, juga mengkritik Nadiem dalam memimpin kementeriannya. Menurutnya, Nadiem memang punya banyak ide terobosan, namun masalah yang ada juga banyak.

"Saya belum bisa kasih tepuk tangan juga dengan terobosan pak menteri. Saya masih banyak berhadapan dengan masalah mungkin sepele buat pak menteri tapi sangat mendasar bagi dunia pendidikan," ucap dia.

"Bagi para pendidik maupun pengelola keguruan, murid dan orang tua sendiri. Masalah guru honorer, Sekolah kurang fasilitas," imbuh anggota dewan dari Dapil Jabar VI itu.

Lihat Juga : Jaring Capres, Gabungan Relawan Jokowi Gelar Musra di Sulsel 2 Oktober

Selain itu, anggota Komisi X dari Fraksi PAN Dewi Coryati yang juga mencecar Nadiem mendesak agar Kemendikbudristek bergerak cepat terkait pengangkatan guru-guru honorer.

Pasalnya, banyak guru honorer yang mengaku gajinya ditunggak. Mereka, kata dia, bahkan sampai mengadu kepada advokat Hotman Paris Hutapea di Kopi Joni, Jakarta. Video tersebut pun viral.

"Mereka mengeluhkan 9 bulan terakhir belum dapat gaji sama sekali. Hal seperti ini selalu kita dengar. Tolong action cepat," ucap dia.

Lalu, terkait tim bayangan, Dewi menyebut Nadiem telah melanggar susuan organisasi tata kerja dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebab, Nadiem menyebut dalam tim tersebut, posisi produk manajer setara dirjen.

"Apabila itu benar menurut kami ini telah menyalahi susuan organisasi tata kerja dan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi kami beranggapan seperti ini dengan video yang di-posted oleh pak menteri sendiri," ujar anggota DPR dari Dapil Bengkulu tersebut.

Baca halaman selanjutnya, ada penjelasan dari Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR.

Bukan hanya mencecar, ada pula anggota Komisi X DPR yang mengapresiasi Nadiem terutama terkait penjelasannya soal tim bayangan yang telah diluruskan hanyalah vendor atau mirroring.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Putra Nababan dalam rapat itu mengaku dapat menerima penjelasan dari Nadiem terkait 'Tim Bayangan' di Kemendikbudristek.

"Terkait dengan tim mirrroring yang dibahas secara khusus oleh mas menteri, bukan shadowing tapi mirroring, dan sudah menghasilkan karya-karya. Saya juga mencatat beberapa karya yang sudah dihasilkan, termasuk sudah menyerap aspirasi dari para guru dan stake holder," kata Putra.

"Oleh karena itu saya mengapresiasi juga peran dan kerja kementerian, dan mendapat apresiasi di United Nations atau PBB," imbuhnya.

Bukan hanya itu, Putra bahkan menyarankan apa yang telah dilakukan Nadiem itu bisa diterapkan pula di lembaga negara atau kementerian lain.

"Jadi ini adalah suatu kebanggaan, bahkan saya mendorong dalam semangatnya pemerintah Presiden Jokowi, agar yang dilakukan Kemendikbudristek ini jadi benchmark, best practice untuk kementerian lain," kata Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta I tersebut.

Lihat Juga : Nadiem Buka-bukaan soal Polemik 400 Anggota Tim Bayangan Kemendikbud

Pada rapat kerja tersebut sebelumnya Nadiem mengklarifikasi pernyataannya soal tim bayangan atau 'shadow organization' yang beranggotakan 400 orang. Tim bayangan itu terlibat dalam mendesain produk produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek.

Nadiem mengakui dirinya salah memilih padanan kata, ia menyebut tim bayangan yang dimaksud adalah vendor.

"Saya ada kesalahan dalam menggunakan kata 'shadow organization'. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," kata Nadiem.

Ia menjelaskan organisasi itu bekerjasama bersama setiap Dirjen di Kemendikbud Ristek untuk mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Nadiem kemudian mengklaim tim bentukannya itu mendapatkan apresiasi dari negara lain pasalnya dinilai baik dalam mengatur birokrasi dalam kementerian.

Lihat Juga : Nadiem Klarifikasi soal Tim Bayangan: Secara Teknis Mereka Vendor