DPR Nilai Pemerintah Kurang Peka Darurat Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga beras di pasaran Indonesia melonjak dengan angka yang cukup signifikan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai hal tersebut disebabkan oleh kurang sensitifnya pemerintah dalam menghadapi situasi darurat pangan.

"Ada lonjakan harga karena permintaan tinggi. Sedangkan masa paceklik, stok turun. Nah yang seperti ini masa tidak diantisipasi pemerintah. Jadi, pemerintah ini kurang sensitif terhadap darurat pangan," ucap Viva Yoga saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (24/2).

Pilihan Redaksi Kementan Percaya Mendag Mampu Tertibkan Oligopoli Beras Harga Naik, Pemerintah Gagal Antisipasi Paceklik Beras Pengusaha Pesimistis Swasembada Beras Segera Tercapai Harga Beras Naik, Besok Jokowi Blusukan ke Bulog

Iapun mengatakan darurat pangan ini bukan hanya disebabkan oleh masa paceklik yang terjadi namun juga disebabkan oleh perubahan kebijakan penerima Beras Miskin (Raskin) sejak bulan November hingga Desember 2014 dan Januari 2015, dinana masyarakat tidak lagi mendapatkan beras secara langsung melainkan dialihkan melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Pemerintah tidak lagi berikan raskin tapi BLSM. Karena penerima raskin tidak terima raskin maka mereka serbu pasar-pasar," kata dia menegaskan.

Di pasar-pasar, beras kualitas menengah yang awalnya Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata sudah naik 30 persen menjadi Rp 12.000 per kilogram. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp 15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 11.000 per kilogram. Bahkan kenaikan ini bisa disebut rekor karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah sedrastis sekarang.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berkukuh tidak akan membuka keran impor beras meski harga beras kini melambung tinggi. Rahmat Gobel menganggap impor beras hanya akan menguntungkan para mafia beras.

"Mereka (mafia) ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan," ujar Rahmat dalam diskusi bersama para ekonom di kantornya Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (23/2). (utd)