Istana Minta Kritik Tidak Diumbar ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menilai bahwa segala kritik sebaiknya tidak diumbar ke publik, agar tidak ada asumsi adanya perpecahan dalam kabinet. Hal itu terkait dengan kritik yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal proyek pembangunan listrik 35 ribu megawatt.

Teten menuturkan, agar pemerintahan berjalan lebih baik, sebaiknya kritik disampaikan pada rapat kabinet atau dibicarakan langsung dengan Presiden Jokowi, alih-alih diumbar di media dan di umum.

"Kurang baguslah. Kegaduhan itu bisa ditafsirkan ada perpecahan, sebenernya itu tidak. Presiden sudah menegaskan," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Teten bercerita, pada saat Sidang Kabinet Paripurna tadi sore, Rizal mengatakan akan tetap bersikap kritis. Ia menilai bahwa keteguhan sikap Rizal sebenarnya tidak jadi masalah, namun Presiden meminta agar kritik Rizal disampaikan secara internal atau melalui rapat terbatas, atau rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Pilihan Redaksi JK Sampaikan Teguran, Polemik Dengan Rizal Ramli Mereda Perdebatan JK-Rizal Ramli Harus Diselesaikan di Rapat Kabinet Pramono dan Puan Sepakat Kritik Menteri Sebaiknya Tak Diumbar Jokowi Tegaskan Perbedaan Tugas Wapres dan Menko Abaikan Kritik Anak Buah, Jokowi Lanjutkan Program 35 Ribu MW

"Saya kira dalam rapat kabinet, ratas, atau rakor kementerian yang dipimpin Menkopolhukam itu lazim ada perbedaan pandangan masukan dan saran, sehingga kadang tidak mudah mengambil keputusan," kata dia.

Aktivis antikorupsi itu berpandangan adanya perbedaan pendapat dalam rapat kabinet menunjukkan sifat demokratis dan ada kontestasi gagasan. Ia pun membenarkan bahwa instruksi presiden harus langsung diikuti oleh semua pihak. alih-alih, harus ada pengecekan dari aspek data, kebijakan yang tidak harmonis, dan regulasi yang tidak mendukung.

"Jadi saya kira debatable dan saya kira sangat kaya. Forum ini yang seharusnya digunakan para menteri," ujar dia.

Oleh sebab itu, ucap Teten, Presiden mengutus Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk berbicara dengan Rizal mengenai hal itu.

"Ini kan bukan ada pertentangan lalu Presiden seperti menengahi, bukan. Presiden menegaskan, kritik dan saran dari para menteri dari berbagai kebijakan diperlukan. Selama ini dalam ratas selalu terjadi, saling koreksi data, korejsi lainnya. Tapi memang Presiden minta jangan di luar media, karena secara internal perbedaan itu selalu diakomodasi dalam setiap pembuatan kebijakan," kata dia. (pit)